GELORA.CO - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung Sumatera Barat (Sumbar) yang menurutnya sudah berbeda dari yang dikenalnya dulu.
Megawati menilai sejumlah adat budaya warga Minangkabau itu seperti Ninik Mamak mulai tak terlihat lagi oleh warga Sumbar.
Bahkan, ia pernah mempertanyakan itu kepada Ahmad Syafii Maarif, tokoh Muhammadiyah sekaligus anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berasal dari Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Megawati saat pidato politik peringatan HUT Ke-49 PDI Perjuangan secara virtual, Senin (10/1/2022).
"Saya tanya kenapa sih Sumatera Barat menjadi berubah ya Buya (Ahmad Syafii Maarif)? Sudah tidak adakah yang namanya tradisi bermusyawarah mufakat oleh Ninik Mamak itu?" tanya Megawati.
Menanggapi hal tersebut, warganet balik menyindir ibunda Ketua DPR RI Puan Maharani itu.
"Nenek bicara musyawarah mufakat, Puan Maharani sudah berapa kali kau matikan mic diruang permusyawaratan dan perwakilan rakyat?",cetus salah seorang warganet.
Nenek bicara musyawarah mufakat 😁 @puanmaharani_ri sudah berapa kali kau matikan mic diruang permusyawaratan dan perwakilan rakyat ? https://t.co/pBB4YenSAa
— Alya (@AlyaFziyah) January 10, 2022
"lah anaknya saja pakai gaya matikan mic tidak ada musyawarah mufakat, gimana mau contohkan ke orang lain", tambah netizen.
lah anaknya sj pakai gaya matikan mic tdk ada musyawarah mufakat, gmn mau contohkan ke org lain
— nandar (@nandar02254944) January 10, 2022
Diketahui beberapa waktu lalu Ketua DPR RI Puan Maharani tertangkap kamera mematikan pengeras suara ketika anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho interupsi jalannya rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar memandang, peristiwa itu justru merugikan Puan sebagai Ketua DPR. Seharusnya, sebagai pimpinan tertinggi lembaga legislatif, Puan mewadahi dan menampung pikiran kritis dalam pengambilan keputusan.
"Dengan kejadian ini saya rasa merugikan mbak Puan sebagai integritas dia sebagai ketua DPR harusnya mewadahi semua pikiran kritis dan menampung pikiran dan kritik konstruktif dalam mengambil kesimpulan dalam musyawarah mufakat," ujar Renanda dikutip dari merdekacom, (11/1/2022). []