Kongkalikong Larangan Ekspor Tambang Lari ke China, Ternyata Indonesia Dapat Zonk
logo

21 Januari 2022

Kongkalikong Larangan Ekspor Tambang Lari ke China, Ternyata Indonesia Dapat Zonk

Kongkalikong Larangan Ekspor Tambang Lari ke China, Ternyata Indonesia Dapat Zonk


GELORA.CO - Larangan ekspor tambang oleh pemerintah, mendapat kritikan keras dari pegiat sosial Said Didu yang sudah lama tak muncul melalui cuitannya.

Kembali muncul di dunia media sosial, Said Didu langsung tampar keras Jokowi yang menilai memberlakukan pelarangan ekspor bahan tambang seperti nikel, bauksit, tembaga hingga timah.

Cilakanya Said Didu mengkritisi larangan ekspor tersebut justru dengan membangun opini yang menyebutkan jika banyak negara yang dihentikan pasokan bahan tambang dari Indonesia. Baca Juga: Pengusaha sampai bisa beli pesawat pribadi, Said Didu bongkar keuntungan tes PCR di RI

Namun pengakuan Said Didu jika larangan ekspor bahan tambang dari Indonesia tersebut justru tidak berlaku bagi negara China.

"Stop ekspor, tapi dijual ke smelter milik China," kata Said Didu.

Tak hanya menjual bahan tambang ke China, Said Didu juga mengungkap jika bahan tambang tersebut dijual sangat murah.

Adanya pengaturan harga bahan tambang oleh trader menjadikan hasil tambang dari Indonesia dilakukan oleh trader dengan harga murah.

"Harganya 'diatur' oleh trader dengan murah," jelasnya.

Smelter China juga menjadi sorotan Said Didu yang menyebutkan jika fasilitas hingga tenaga kerja di Indonesia.

"Smelter China tersebut dapat fasilitas dari pajak. Gunakan tenaga kerja China. Bank China. Mesin China," katanya.

"Terus Indonesia dapat apa?" katanya lagi, dikutip dari akun Twitter pribadinya, @msaid_didu, Jumat 21 Januari 2022.

Kritikan terakhir Said Didu

Setelah lama tenggelam, berdasarkan pantauan redaksi, pemberitaan terakhir terhadap cuitan Said Didu yakni terkait bisni PCR.

Pemerintah secara resmi menurunkan tarif tes PCR di RI. Langkah ini diambil menyusul ribut-ribut tarif tes PCR di India yang jauh berlipat lebih murah ketimbang RI.

Ribut-ribut ini belakangan membuat Presiden Jokowi turun tangan, dan meminta agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi segera menyesuaikan tarif tes PCR.

Di lain sisi, kolumnis Hersubeno Arief mengakui adanya keterlambatan penurunan harga tes PCR di RI. Sebab, proyek ini sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun, di mana para pelakon usaha tes PCR sudah untung besar dari peristiwa pandemi ini.

Bahkan, Hersobeno membongkar adanya importir tes PCR di RI yang sudah membeli pesawat pribadi karena saking besarnya keuntungan yang didapat. Info ini setidaknya didapat dari Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu. [hops]