Usul Puan Capres tapi Emoh Disebut Dahului Mega, Ini Kilah PDIP Banjarnegara
logo

11 Oktober 2021

Usul Puan Capres tapi Emoh Disebut Dahului Mega, Ini Kilah PDIP Banjarnegara

Usul Puan Capres tapi Emoh Disebut Dahului Mega, Ini Kilah PDIP Banjarnegara


GELORA.CO - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Banjarnegara, Jateng, membantah jika usulan Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) 2024 adalah bentuk kader yang keluar dari barisan. 

Pasalnya, sebelumnya DPC PDIP Banjarnegara tidak melakukan deklarasi Puan Maharani sebagai capres pada Pilpres 2024 melainkan usulan dari hasil rapat para kader di tingkat kabupaten.

"Kita tidak mendahului (Megawati sebagai Ketua Umum PDIP), kan tidak ada deklarasi. Kita sebagai kader partai di tingkat kabupaten hanya mengusulkan," kata Ketua DPC PDIP Banjarnegara Nuryanto saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/10/2021).

Ia menyampaikan, usulan Puan Maharani sebagai capres merupakan salah satu dari sejumlah poin hasil rapat kerja cabang (rakercab) PDIP Banjarnegara yang digelar pada bulan Juni 2021 lalu.


"Saat rakercab, ada beberapa poin terkait konsolidasi partai. Salah satunya adalah usulan Puan Maharani jadi capres. Itu melalui rapat resmi tetapi tidak ada yang bersifat deklarasi," jelasnya.

Meski sudah mengusulkan nama capres, Nuryanto mengatakan, DPC PDIP Banjarnegara tetap akan mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait nama capres pada 2024 mendatang.

"Kita sebagai kader di tingkat kabupaten mengusulkan. Tetapi siapa pun yang diputuskan ibu Mega, itulah yang kita dukung. Meskipun misalnya berbeda dengan yang sebelumnya kita usulkan," ujarnya.

Soal Sanksi PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pernah berujar partai bakal memberikan sanksi disiplin kepada anggota partai yang mendeklarasikan atau dideklarasikan menjadi capres atau cawapres 2024.

"Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat dihubungi, Senin (20/9).

Hasto mengatakan keputusan Kongres V itu berkaitan dengan segala keputusan soal Pilpres 2024 akan ditentukan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP menegaskan akan memberikan sanksi, bahkan kepada kader yang didukung untuk maju di Pilpres 2024 meski kader tersebut bukan yang menyebutkan lebih dulu capres dan cawapresnya.

"Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin," katanya.(detik)
close
Subscribe