GELORA.CO - Dinas Sosial Sleman berencana menghapus data calon penerima bantuan sosial (bansos) sebanyak 49.330 jiwa. Dalam data yang berada di Kementerian Sosial (Kemensos), data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kabupaten Sleman, ada sebanyak 197.509 penerima bansos.
Kepala Dinas Sosial Sleman Eko Suhargono mengatakan, data tersebut sedang dalam proses rekap oleh jawatannya sebagai upaya perbaikan data warga penerima bansos.
"Kami mendapat tugas dari Kemensos untuk melakukan percepatan perbaikan data pada DTKS. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, perbaikan data di Sleman tertinggi, telah mencapai persentase 96,91 persen," ungkapnya, Jumat (3/9/2021).
Eko menjelaskan, perbaikan data yang diusulkan untuk dihapus adalah data penerima manfaat yang sudah pindah, data ganda, invalid, atau meninggal. Selain itu, Dinsos juga mengindentifikasi dalam DTKS, ada yang tidak memiliki e-KTP atau tidak ada NIK.
Hasil verifikasi data dari 197.509 DTKS, terdapat 130.649 yang cocok dengan Disdukcapil, 11.054 yang tidak cocok, 261 data yang sudah meninggal dunia, 49.330 data diusulkan hapus, dan 106 data yang tidak mempunyai e-KTP.
"Perbaikan data dilakukan secara periodik dalam setahun, karena sifatnya sangat dinamis. Sehingga kami selalu aktif memastikan kevalidan data tersebut," ujarnya.
Dalam proses verifikasi dan validasi (Verval), Dinsos Sleman membuka layanan aduan agar masyarakat bisa memberikan aduan atau laporan bila terjadi perubahan status sosial maupun melaporkan orang lain yang tidak berhak menerima bantuan.
Selain kanal aduan, proses verval juga melalui musyawarah tingkat padukuhan dan kalurahan. Musyawarah dilakukan untuk memastikan terdapat tambahan atau pengurangan dari data yang telah ada.
"Melalui musyawarah itu kevalidan data akan diketahui. Karena melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi lainnya di masing-masing lingkungan. Jadi data bisa bertambah atau berkurang," lanjut dia.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo berharap bantuan sosial bisa tepat sasaran dan tidak terkendala masalah lain.
"Karena data kemiskinan dinamis, seperti perubahan data meninggal, pindah tempat tinggal dan perubahan status sosial. Untuk itu kita harus selalu kawal," tuturnya.[suara]