GELORA.CO - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) blak-blakan mengultimatum Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan hasil TWK penyidik KPK dan pemecatan Novel Baswedan beserta kawan-kawannya.
Dalam surat terbuka itu tertulis, jika dalam waktu tiga hari tidak dilakukan Jokowi, BEM SI mengancam akan turun ke jalan.
Merespons hal itu, Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga menilai, Jokowi sebaiknya mendengarkan dan memgakomodir ultimatum BEM SI tersebut.
"Sebab, aspirasi mahasiswa pada umumnya didorong oleh idealismenya, bukan kepentingan politik praktis," jelas Jamiluddin Ritonga kepada GenPI.co, Jumat (24/9).
BEM SI selama ini juga selalu melakukan pengkajian sebelum menyampaikan aspirasinya.
Jamiluddin mengungkapkan, bahwa mereka lebih melihat suatu persoalan dalam bingkai untuk kebaikan bangsa dan negara.
"Jadi, ultimatum BEM SI itu tentu didasari dari keprihatinan atas hasil TWK penyidik KPK yang kontroversial," ungkapnya.
Sebab, pegawai KPK yang selama ini sudah teruji integritasnya justru mereka tidak lulus TWK.
"Hal itu membuat pertanyaan sebagian besar anak bangsa, termasuk tentunya BEM SI," tegasnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menyebut, BEM SI tentu khawatir terhadap KPK jika pegawai terbaiknya dipecat melalui hasil TWK yang kontroversial.
Oleh karena itu, ultimatum BEM SI hendaknya dilihat dari kecintaan mereka terhadap KPK.
"Kiranya Jokowi dan elite politik negeri melihat dari konteks tersebut," lanjutnya.
Jamiluddin menegaskan bahwa KPK harus kuat sebagaimana amanah reformasi. Hal itu mutlak agar korupsi dapat diminimalkan di negeri tercinta. [genpi]