GELORA.CO - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengirimkan hasil laporan lengkap dan rekomendasi terkait 11 pelanggaran HAM dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin mengatakan seharusnya Presiden Jokowi segera menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait asesmen TWK.
"Kalau kita ingin membangun tata kelola pemerintahan yang baik, yang bagus yang bersih mestinya seperti itu (Presiden menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM)," ujar Ujang saat dihubungi wartawan, Kamis (2/9/2021).
Jika Jokowi tidak berani menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM kata dia, masyarakat akan menduga bahwa ada kepentingan politik dibalik proses TWK.
"Kalau nanti pak Jokowi nggak berani, artinya ada apa nih gitu saja. Kepentingan politik yang lebih dominan, daripada kebenaran daripada keadilan," ucap dia.
Teropong Juga: Begini Respon Novel Baswedan Setelah MK Putuskan TWK Konstitusional
Berdasarkan pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kata Ujang, ditemukan bahwa adanya pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK. Diketahui ada 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses TWK.
"Saya kemarin webinar dengan Ketuaw saya sudah secara detail paham betul terkait dengan keterangan-keterangan yang dilakukan Komnas HAM, kalau nggak salah hasilnya itu adanya abuse of power dari pimpinan KPK, ada pelanggaran HAM bahkan yang dilanggar ada 11 hak yang dilanggar kepada pegawai KPK," tutur Ujang.
Tak hanya itu, Ujang mengatakan bahwa berdasarkan UU, hasil rekomendasi Komnas HAM memang dilaporkan kepada Presiden. Namun apakah Presiden mengikuti hasil rekomendasi Komnasham, hal tersebut tergantung Presiden.
"Kemarin kata ketua Komnas HAM lewat zoom mengatakan menurut undang-undang memang melaporkan ke presiden tetapi apakah presiden mengikuti rekomendasi atau tidak, tergantung dari presiden sendiri," kata Ujang.[teropongsenayan]