Peluang Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Kian Menipis Seiring Waktu? Berikut Pandangan Pengamat
logo

18 September 2021

Peluang Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Kian Menipis Seiring Waktu? Berikut Pandangan Pengamat

Peluang Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Kian Menipis Seiring Waktu? Berikut Pandangan Pengamat


GELORA.CO - Masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tinggal menghitung bulan.

Artinya, Presiden Jokowi akan menunjuk perwira tinggi TNI lainnya untuk menjadi suksesor Hadi sebagai Panglima TNI.

Hanya saja, hingga hari ini, DPR RI belum menerima Surat Presiden (Surpres) berisikan calon Panglima TNI selanjutnya.

Kendati demikian, sejumlah nama muncul dan digadang-gadang akan menjadi Panglima TNI selanjutnya.

Ada beberapa nama yang muncul. Namun yang terkuat mengerucut pada KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Di antara keduanya siapa yang paling berpeluang? Keputusan akhir memang ada di tangan presiden, namun banyak pihak sudah mulai "tebak-tebak buah manggis" alias berspekulasi soal pengganti Marsekal Hadi.

Peluang Jenderal Andika menipis?

Karier militer Jenderal Andika Perkasa mulai meroket saat dirinya ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Komandan Paspampres.

Sebelumnya Andika adalah Kepala Dinas Penerangan TNI AD dengan pangkat Brigadir Jenderal.

Penunjukkan itu cukup mengejutkan banyak pihak, karena jarang, bahkan kalau boleh bisa dikatakan tak lazim, dari posisi Kadispenad dipromosikan menjadi Komandan Paspampres.

Banyak pihak yang meyakini karier alumni AKABRI 1987 ini akan moncer, apalagi banyak pula yang mengaitkannya dengan peran sang mertua, AM Hendropriyono.

Prediksi itu tak salah. Setelah menjadi Danpaspampres, Andika menjadi Panglima Kodam Tanjungpura dan dipromosikan menjadi Komandan Kodiklat TNI AD, dan Pangkostrad, dengan pangkat Letnan Jenderal.

Andika pun akhirnya menjadi KSAD menggantikan Jenderal Mulyono yang kala itu memasuki masa pensiun.

Spekulasi pun semakin kencang. Banyak yang mengatakan Andika hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi Panglima TNI.

Namun seiring waktu, posisi Marsekal Hadi seakan tidak tergoyahkan.

Bahkan hingga beberapa bulan menjelang pensiun, alumni AKABRI udara 1986 itu belum ada indikasi akan diganti. Hadi diyakini akan bertahan hingga dirinya pensiun.

Seiring waktu pula, peluang Andika menjadi Panglima TNI disebut-sebut menipis. Kencang isu Jokowi akan memilih Laksamana Yudo Margono yang saat ini menjadi KSAL untuk menggantikan Hadi Tjahjanto.

Setidaknya ada dua hal yang menurut para pengamat militer yang menjadi "bisa" menjadi alasannya.

Pertama, masa aktif Andika lebih singkat dibandingkan Yudo. Kedua, alasan yang bisa dipakai adalah rotasi antar-matra. Seperti diketahui, sudah lama TNI AL tidak mendapat "jatah" menjadi Panglima TNI.

Terakhir kali adalah Laksamana TNI Agus Suhartono yang kemudian dilanjutkan oleh perwira dari matra darat yakni Jenderal TNI Moeldoko, Jenderal Gatot Nurmantyo, hingga Marsekal Hadi Tjahjanto dari matra udara.

Pandangan pengamat

Beberapa waktu lalu, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengungkap peluang KSAD dan KSAL untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan pensiun tahun ini.

Dari sisi profesionalisme, kata Fahmi, setidaknya dua hal yang harus dipertimbangkan Presiden Jokowi untuk menentukan sosok yang akan menggantikan Hadi yaitu masa aktif dan kebutuhan organisasi. 

Dari sisi masa aktif, masa aktif Andika lebih singkat dibandingkan Yudo.

"Andika Perkasa sekitar 1 tahun lebih sedikit. Sementara Yudo Margono memiliki masa aktif 2 tahunan lebih. Dari sisi organisasi, kata dia, masa yang singkat jelas akan mengurangi efektivitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi," kata Fahmi ketika dihubungi Tribunnews.com kala itu.

Secara politik, kata Fahmi, kebutuhan presiden hari ini adalah para pembantu dengan loyalitas tanpa syarat terutama untuk memuluskan agenda-agenda politik dan pemerintahan. 

Dari hal itu, kata Fahmi, akan terlihat tidak ada perintang dalam relasi antara Presiden Jokowi dan Yudo Margono. 

Namun, kata dia, hal itu sekaligus menunjukkan bahwa Yudo Margono tidak punya penyokong yang sangat kuat untuk menggaransi dirinya. 

Sementara Andika Perkasa, kata Fahmi, memiliki  penyokong kuat sekaligus perintang yakni melalui sosok ayah mertuanya yaitu AM Hendropriyono.

"Dari kedua hal di atas, saya berpendapat bahwa peluang Andika akan lebih besar jika pergantian Panglima TNI dilakukan dalam waktu dekat. Penundaan akan sangat berdampak pada peluang keterpilihan Andika," kata Fahmi.

Namun demikian, kata Fahmi, ia melihat peluang Yudo Margono cenderung terus menguat seiring waktu. 

Menurutnya tak ada masalah bagi Yudo pribadi dan bagi organisasi TNI jika pergantian dilakukan dalam waktu dekat ataupun menjelang masa pensiun Hadi Tjahjanto. 

Ketiadaan penyokong kuat, kata dia, justru lebih membuka peluang bagi Yudo Margono untuk diasosiasikan sebagai 'Jokowi's man' tanpa hadirnya tokoh lain seperti Hendropriyono terhadap Andika.

"Jadi, mempertimbangkan pergiliran matra atau tidak, peluang Yudo Margono tampaknya makin besar," kata Fahmi.

Senada, pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag) Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitorus meyakini Laksamana Yudo Margono bakal menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan purna tugas pada November 2021 ini.

Dia mengatakan, jika dipilih jadi Panglima TNI, pelantikan Yudo Margono sebagai Panglima TNI tidak satu paket dengan reshuffle kabinet.

"Karena tahapan fit and proper test di DPR belum  berlangsung, kemungkinan pelantikan Panglima TNI akan dilakukan tersendiri tidak berbarengan dengan pelantikan para menteri," ujar Fernando saat dikonfirmasi, Kamis (16/9/2021).

Fernando memaparkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang yang taat kepada UU tentu akan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU TNI. 

"Berdasarkan UU TNI, kali ini matra AL berkesempatan mengisi posisi Panglima TNI. Selain itu Presiden Jokowi juga berkepentingan untuk menjaga soliditas dukungan TNI," jelasnya.

Jenderal Andika Perkasa yang sangat memahami UU, diyakini Fernando, juga akan menerima matra AL untuk mengisi posisi Panglima TNI. 

Dia memprediksi Presiden Jokowi akan mempercayakan kepada Jenderal Andika untuk memimpin Badan Intelijen Negara (BIN). Sementara Budi Gunawan, yang memiliki peran penting terhadap pemerintahan Jokowi diprediksi akan memimpin Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD. 

"Saya yakin Presiden Jokowi akan taat kepada konstitusi dalam hal ini UU TNI. Selain itu Jokowi tidak ingin dianggap gagal membangun soliditas di TNI karena menganakemaskan matra AD dan menganaktirikan matra lain," tegasnya.

Direktur Rumah Politik (RoI) Indonesia ini menegaskan optimistis dirinya Yudo Margono bakal terpilih karena pemerintahan Jokowi yang menghadapi banyak tantangan sangat menginginkan dukungan yang solid dari TNI. 

Apalagi Presiden Jokowi juga tentunya sudah memiliki rekam jejak Yudo Margono secara utuh sejak diajukan oleh Panglima TNI menjadi KSAL. 

"Jadi Presiden Jokowi memiliki alasan yang kuat untuk memilih Yudo sebagai prajurit yang loyal terhadap pemerintah dan negara," tegasnya.

Politisi PDIP sebut Andika lebih berpeluang

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, belum lama ini mengungkapkan kandidat kuat Panglima TNI selanjutnya pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Seperti diketahui, Hadi akan memasuki masa pensiun pada November 2021 nanti.

Terkait pengganti Hadi, Effendi meyakini KSAD Jenderal Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI selanjutnya.

"Insya Allah dalam waktu dekat, Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," kata Effendi kepada wartawan, Jumat (3/9/2021), dilansir Tribunnews.

Sebelumnya, Effendi pernah membahas soal masa jabatan Andika Perkasa jika terpilih menjadi Panglima TNI.

Hal ini disampaikannya pada Juni 2021 lalu saat mengungkapkan calon terkuat pengganti Hadi.

Jika penunjukan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dilakukan tepat saat Hadi pensiun, maka jabatannya akan tergolong singkat.

"Kalau misalnya Presiden berkehendak memutuskan Pak Andika, saatnya adalah bulan depan (Juli) harus dilakukan pergantian (Panglima TNI)" ujarnya, Selasa (15/6/2021), dilansir Tribunnews.

Sebagai informasi, menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun prajurit TNI adalah 58 tahun.

"Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama," bunti Pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sesuai aturan tersebut, Andika Perkasa yang lahir pada 21 Desember 1964 akan memasuki masa pensiun pada November 2022.

Hal ini berarti Andika hanya menjabat selama satu tahun jika nanti ia terpilih sebagai Panglima TNI.

Senada dengan Effendi, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menilai kinerja Andika Perkasa paling menonjol.

Andika dinilai mampu meningkatkan kemampuan prajurit.

Tak hanya itu, menurut Syarief, KSAD ini juga dianggap berhasil membenahi SDM di lingkungan AD.

"Memang yang menonjol sekarang itu Pak Andika."

"Sangat menonjol sekali kinerja dan performanya," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).

"Sekalipun kepala staf yang lain melakukan hal yang sama, tapi memang Pak Andika perform sekali," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I Meutya Hafid memastikan pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI.

Hal tersebut menjawab isu bahwa DPR telah satu suara menetapkan pilihannya pada KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagaimana yang dinyatakan Effendi Simbolon.

"Jadi kita belum menerima, belum ada surat," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/9/2021).

Legislator Golkar itu pun berharap surpres tersebut bisa diterima pada awal November.

"Harus selesai di akhir November, berarti di awal November surat masuk itu masih bisa, Presiden masih memiliki waktu sampai awal November untuk menimbang siapa panglima yang beliau akan pilih" katanya.

Adapun pihaknya memahami jika Presiden Jokowi masih menimbang-nimbang soal nama pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Kita berikan waktu yang cukup untuk presiden memutuskan siapa yang beliau anggap terbaik dalam kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan bangsa tantangan bangsa saat ini, dan juga tentu keyakinan beliau atas orang tersebut. Beliau panglima tertinggi jadi ini hak beliau sepenuhnya," pungkas Meutya.[tribunnews]
close
Subscribe