Kasus eHAC, Masyarakat Sukar Percaya pada Aplikasi Buatan Pemerintah
logo

1 September 2021

Kasus eHAC, Masyarakat Sukar Percaya pada Aplikasi Buatan Pemerintah

Kasus eHAC, Masyarakat Sukar Percaya pada Aplikasi Buatan Pemerintah


GELORA.CO - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai, adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi eHAC Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berefek pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi sejenis yang dikeluarkan pemerintah.

"Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," kata Netty dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/9/2021).

Politikus asal PKS ini juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi PeduliLindungi yang kini menjadi syarat ketika melakukan perjalanan selama PPKM.

"Bagaimana keamanan data di aplikasi PeduliLindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor? Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," katanya.

"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data, maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah divaksin atau belum," tambah Netty.

Menurutnya, kebocoran data yang disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19.

"Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid. Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?" tanya Netty.

Oleh karenanya, Netty meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh.

"Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor HP, dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman?" tegas Netty.

"Jangan-jangan selama ini pemerintah memang cuek bebek saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan keamanan data," ungkapnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kata Netty, pemerintah sudah seharusnya meminta maaf kepada rakyat.

"Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut, serta meminta maaf lah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," pungkasnya.

Lebih lanjut, Netty juga meminta pemerintah untuk melibatkan aparat keamanan dalam mengusut kejahatan siber ini.[suara]