GELORA.CO - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan orang yang meninggal tetap bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Namun hal itu perlu peran pemerintah daerah untuk mendaftarkan ahli waris sebagai penerima bansos tersebut.
Risma awalnya memaparkan pentingnya integrasi data penerima bansos. Dia menegaskan data tersebut memang rutin diperbarui guna menghindari adanya data ganda.
"Jadi kenapa kami rutin melakukan evaluasi di minggu ketiga setiap bulannya? Untuk perbaikan data di bulan berikutnya. Nah, jadi ini kenapa ada Mei periode Mei-Juni, ini perbaikan harus kita lakukan memang," kata Risma dalam diskusi virtual 'Bansos Dipotong ke Mana Harus Minta Tolong?' di YouTube KPK, Kamis (19/8/2021).
Selanjutnya, Risma menjelaskan setiap data yang baru pasti ada data orang yang meninggal. Namun dia memastikan orang yang meninggal tetap mendapatkan bansos asalkan didaftarkan ahli warisnya.
"Karena tadi saya sampaikan mungkin ada yang meninggal, tapi bukan berarti meninggal kemudian mereka tidak dapat bantuan. Namun mereka meninggal mereka dapat bantuan bisa asal daerahnya, sekali lagi, asal daerah itu mengusulkan kepada kami, misalkan ahli warisnya untuk istrinya dan sebagainya," ujar Risma.
Selanjutnya, Risma mengatakan peran pemerintah daerah sangat menentukan kualitas data. Pihaknya juga sudah mempunyai sistem untuk melacak daerah-daerah yang sekiranya layak mendapatkan bansos.
"Jadi memang keaktifan dari daerah ini sangat menentukan terhadap kualitas data. Kita juga coba scanning, misalnya 'oh ya ini daerah-daerah elite', misalkan, 'tidak berhak terima'. Itu kami bisa scanning sekarang. Dan sekarang kita lakukan scanning itu, namun daerahlah yang paling tahu," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan kendala penyaluran bansos ini adalah validitas data. Menurutnya, data penerima bansos harus dipadankan dan tidak boleh terduplikasi.
"Salah satu yang menjadi kendala kita saat ini adalah pertama adalah validitas data. Maka validitas data itu harus dibangun dari pertama adalah ketepatan kita memotret dan kemudian keterpaduan antarlembaga dalam memotret, maka tidak boleh ada lagi ya banyak data, banyak status yang masing-masing," kata Ghufron.
"Jangankan antarkementerian, yang kadang dalam satu kementerian memiliki pemandangan ataupun perstatusan warga negara itu dalam banyak hal, sehingga mengakibatkan kadang duplikasi, sehingga ada sebagian masyarakat yang bahkan mungkin tidak dapat gara-gara ada banyak duplikasi," tambahnya.
Ghufron berharap pemadanan data penerima bansos dapat meningkatkan ketepatan sasaran dalam segala aspek. Hal itu diperlukan karena, menurutnya, kepadanan data ini akan memudahkan dalam penyaluran bantuan dalam segala aspek.
"Dengan pemadanan, yang diharapkan, apalagi ini bergandengan dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Dukcapil, harapannya, sekali lagi, satu data Indonesia itu akan tercapai. Kalau satu data Indonesia tercapai, validitas data, baik struktur ekonominya, struktur keluarganya, agama dan lain-lain, itu mungkin akan kemudian bisa menjadi terverifikasi secara tepat," katanya.
"Kalau sudah datangnya secara tepat, kemudian kita juga bisa memotret bagaimana kelas kelas ekonomi dan kelas sosialnya, sehingga ketika ada bantuan-bantuan ataupun ada krisis-krisis, kita tidak kemudian masih mendata ulang mendata ulang seakan-akan kita ini tidak memahami terhadap rakyatnya," sambungnya.
Lebih lanjut Ghufron menyebut pentingnya validitas data yakni sebagai orang tua seharusnya paham dengan status masing-masing anggota keluarganya. Dengan itu, uang rakyat dapat digunakan dengan tepat, bukan hanya dikorupsi.
"Karena sesungguhnya kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu dari di republik ini, mestinya paham satu per satu, siapa anggota keluarganya, siapa anak-anaknya, bagaimana status sosialnya. Kalau ini sudah satu, harapannya adalah kemudian uang rakyat bukan hanya tidak dikorup, tapi uang rakyat yang dibelanjakan oleh pemerintah akan tepat sasaran," ujarnya.(detik)