GELORA.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, dalam upaya menangani perubahan iklim di rentang tahun 2020-2030, Indonesia membutuhkan dana mencapai US$266 miliar atau sekitar Rp3.461 triliun.
Dia menjelaskan, angka itu telah mengalami peningkatan dari yang sebelumnya ditaksir sebesar US$247,3 miliar, guna mengurangi emisi sekitar 1.081 juta ton ekuivalen CO2.
"Dengan angka yang luar biasa itu maka tidak mungkin (upaya menangani perubahan iklim) dilakukan hanya dengan APBN," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Kamis, 26 Agustus 2021.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa sejak 2016 lalu, Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menandai belanja-belanja APBN dalam upaya memenuhi komitmen perubahan iklim tersebut.
Bahkan dalam rentang waktu lima tahun, atau pada 2016-2022, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 4,1 persen anggaran dari APBN untuk hal tersebut.
"Dan ini angkanya pasti tidak mencukupi," ujar Sri Mulyani.
Dia pun menjelaskan bahwa selama ini belanja mitigasi kementerian dan lembaga baru bisa mencakup 21 persen. Dari kebutuhan pendanaan untuk bisa mencapai komitmen Paris atau net zero emission di tahun 2060 mendatang.
Karenanya, lanjut Sri Mulyani, Pemerintah harus terus memperbaiki iklim investasi. Terutama untuk berbagai projek dan kebijakan yang mendukung komitmen penanganan perubahan iklim.
"Jadi nanti kita perlu memobilisasi dana yang berasal dari pihak swasta, baik domestik maupun global. Maka kita perlu memformulasikan kebijakan-kebijakan di bidang iklim investasi yang mampu menarik lebih banyak investasi," ujarnya. (viva)