Soal Failed Nation Dianggap Cuma Sadiwara Rebut Simpati Publik
logo

10 Juli 2021

Soal Failed Nation Dianggap Cuma Sadiwara Rebut Simpati Publik

Soal Failed Nation Dianggap Cuma Sadiwara Rebut Simpati Publik


GELORA.CO - Komunikolog Politik Tamil Selvan melihat, kritik ketua Fraksi Demokrat DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas hanya sandiwara guna merebut simpati publik.

Menurut Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI) yang akrab disapa Kang Tamil ini, Partai Politik sedang berlomba-lomba memainkan sandiwara politik untuk mengapai simpati kelompok masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap kebijakan pemerintah.

Padahal kata dia, kebijakan pemerintah terhadap penanganan Covid-19 telah melalui pembahasan di DPR RI, termasuk Demokrat di dalamnya.  

"Kita saat ini disuguhkan adegan lenong para anggota dewan yang berlomba mengkritik pemerintah di media dan medsos, namun dalam rapat pembahasan di DPR semua setuju. Ujung-ujungnya berlindung pada wacana bahwa DPR itu kolektif kolegial. Ini pola main dua kaki, mau ambil hati kelompok yang pro juga kelompok yang kontra, jadi ngak jelas jenis kelaminnya. Janganlah rakyat ditipu-tipu dengan drama beginian," kata Tamil kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/7).

Menurut Tamil, tidak elok jika para kader partai politik melemparkan kritik di media sosial, sebab ada wadah resmi bagi partai politik untuk mencecar langsung setiap kebijakan maupun rencana kebijakan pemerintah yaitu melalui kader-kadernya di DPR melalui rapat bersama mitra kementerian di komisi.

"Yah kecuali partai yang tidak masuk parlemen. Tapi kita lihat yang paling kencang ngoceh justru kader partai-partai besar. Padahal ada rapat komisi DPR sebagai tempat mereka mengevaluasi segala rencana dan program pemerintah yang tengah berjalan. Jadi ngak ada alasan teriak-teriak di medsos, selain cuma untuk mengapai opini publik," ungkapnya.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa masyarakat sudah mulai cerdas melihat fenomena politik, hal ini dibuktikan dengan komposisi wajah baru di DPR yang mencapai 49 persen atau 286 orang dari total 575 anggota DPR keseluruhan.

"Sudah ngak laku mainan begitu, masyarakat mulai cerdas politik. Buktinya 49 persen wajah baru (di DPR). Justru kalau pola begini diteruskan hanya akan menambah antipati masyarakat terhadap politik," tutupnya.(RMOL)