Gerindra Sebut PPKM Darurat, Ikhtiar Penanganan Covid-19 dari Hulu
logo

3 Juli 2021

Gerindra Sebut PPKM Darurat, Ikhtiar Penanganan Covid-19 dari Hulu

Gerindra Sebut PPKM Darurat, Ikhtiar Penanganan Covid-19 dari Hulu


GELORA.CO - Pemerintah secara resmi telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3–20 Juli. Itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menekan penularan Covid-19 di tanah air.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, PPKM darurat sebagai ikhtiar pemerintah agar penanganan Covid-19 tidak hanya dilakukan di sektor hilir, melainkan upaya penanganan di hulu. Sebab, selama ini, penanganan Covid-19 hanya terfokus pada perawatan bagi orang-orang terdampak positif covid yakni sektor hilir.

”PPKM Darurat sebagai upaya penanganan Covid-19 dari sektor hulu. Selama ini kita sibuk menangani dampak covid dengan penanggulangan di sektor hilir, itu memang bagus. Tapi yang tidak kalah penting yaitu mengatasi permasalahan penanganan covid dari sektor hulu. Pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat atas nama apapun apakah sosial, ekonomi, keagamaan, pendidikan atau pemerintahan itu menjadi penting sebagai upaya penanganan covid yang lebih efektif,” ujar Muzani kepada wartawan, Sabtu (3/7).

Menurut Muzani, PPKM darurat merupakan sebuah langkah kebijakan yang diambil pemerintah agar lonjakan kasus covid-19 tidak terus meningkat. Beberapa negara yang telah menerapkan lockdown terbukti mampu menekan laju peningkatan covid.

”PPKM darurat ini sebagai ikhtiar untuk mencegah peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 dari sektor hulunya, supaya kasus di Indonesia tidak meledak seperti India, Afrika, dan negara-negara di Eropa,” kata Muzani.

Oleh karena itu, Muzani meminta kepada seluruh pihak terutama masyarakat Indonesia patuh terhadap aturan yang berlaku selama PPKM darurat. Selain itu, aparat diharapkan dapat melakukan kontrol yang maksimal sehingga implementasi dari PPKM darurat bisa berjalan dengan baik. Termasuk tempat-tempat rekreasi atau pariwisata untuk ditutup sementara waktu.

”Harus ada kepatuhan dari semua pihak. Baik itu individu, korporasi maupun perkantoran, dan organisasi kemasyarakatan untuk taat terhadap PPKM darurat. Jangan berkerumun atas nama kegiatan apapun,” ucap Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.

”Termasuk pasar tradisional dan swalayan harus taati protokol kesehatan. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kebijakan ini harus didukung semua pihak, sehingga semangat PPKM darurat yang diputuskan pemerintah ini bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan yaitu menurunnya angka kematian dan penularan setiap hari,” tambah dia.

Muzani juga meminta kepada setiap kader Gerindra di seluruh Indonesia untuk ikut menaati aturan yang berlaku selama PPKM darurat diberlakukan. Dia meyakini, jika PPKM darurat diimplementasikan dengan baik, hasilnya akan dirasakan setelahnya.

”Kita pernah berlakukan PSBB dan hasilnya sangat baik, jumlah kematian dan penularan menurun drastis. Begitupun PPKM Darurat ini, jika semua patuh dan kontrol di lapangan baik, hasilnya baru akan kita rasakan 3 atau 4  minggu yang akan datang. Ingatkan keluarga, teman-teman, dan orang tua kita untuk menaati aturan PPKM darurat,” ujar Muzani.

Dia berharap pemerintah juga terus meningkatkan jumlah vaksinasi setiap hari. Sehingga, kemungkinan Indonesia mencapai herd imunity yakni 75 persen warganya telah divaksin itu bisa dicapai secepat mungkin.[jpc]