GELORA.CO - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo menyatakan, perilaku Bupati Alor Amon Jobo yang marah kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan mengeluarkan caci maki merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan.
Andreas pun menilai perbuatan itu merupakan bentuk kekerasan verbal yang seharusnya tidak dilakukan seorang bupati.
"Perilaku bupati Alor yang mencaci maki Menteri Sosial dan Ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan," kata Andreas dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6/2021).
"Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat 'jorok' disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat bupati," ujar Andreas.
Terlebih, peristiwa serupa sebelumnya juga sempat terjadi ketika Amon memarahi seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur itu pun meminta agar perilaku Amon tersebut dapat menjadi perhatian semua pihak.
"Agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," ujar Andreas.
Adapun Dewan Pimpinan Pusat PDI-P telah mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Amon sebagai bupati Alor.
Pencabutan dukungan dan rekomendasi ini tertuang dalam Surat DPP No 2922 /IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
"Surat Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Jobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018," kata Andreas.
Baca juga: Ini Tanggapan Mensos Risma soal Kemarahan Bupati Alor...
Diberitakan sebelumnya, video kemarahan Amon kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini viral di media sosial.
Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk di hadapannya.
Amon mengakui orang yang ada dalam video tersebut merupakan dirinya. Ia mengatakan, video itu diambil di rumah jabatannya.
"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon.
Ia tak ambil pusing dengan beredarnya video tersebut karena menurutnya fakta yang ia sampaikan sesuai dengan yang ada di lapangan.
Namun, ia menyebut jika orang yang menyebarkan harus bertanggung jawab atas beredarnya video tersebut.
"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia. []