GELORA.CO - Seknas Jokowi, Sudahlah!" atau SJS yang digagas mantan Jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie M. Massardi akan segera diluncurkan untuk menandingi "Seknas Jokpro 2024" yang lebih dulu digagas pemilik lembaga survei Indo Barometer, M. Qodari. Dua seknas ini mengusung dua hal yang berbeda.
Seknas Jokpro mengusung presiden tiga periode, sementara SJS mengusung pasal 7A UUD 1945 yang substansinya memungkinkan memberhentikan presiden dan atau preaiden di tengah jalan.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kehadiran dua seknas itu nantinya akan membuat hiruk pikuk politik yang semkin panas di tanah air. Masing-masing seknas akan berupaya menggolkan targetnya.
Seknas Jokpro sudah pasti akan mempromosikan keberhasilan Jokowi sebagai justifikasi presiden tiga periode. Sementara SJS akan mengkampanyekan kegagalan Jokowi memimpin Indonesia.
Jelas Jamiluddin, pesan yang saling bertentangan itu akan menghiasi media di tanah air ke depan. Dalam komunikasi persuasif, pesan demikian disebut pesan kontradiktif.
Menurutnya, pesan-pesan kontradiktif itu tentu tidak menjadi masalah bagi khalayak yang terdidik. Khalayak kelompok ini akan selektif dan kritis menerima pesan-pesan semacam itu.
"Jadi, bagi khalayak yang terdidik, yang umumnya juga menjadi pemilih rasional, tidak akan terbakar emosinya menerima pesan-pesan kontradiktif," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).
Berbeda halnya dengan khalayak yang kurang dan tidak terdidik. Jelas Jamiluddin, mereka ini kurang selektif dalam menerima pesan-pesan kontradiktif. Karena itu, peluang miscommunication akan sangat terbuka.
"Kelompok klalayak ini akan mudah tersulut emosinya bila menerima pesan-pesan yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Apalagi kalau mereka terus-menerus menerima pesan yang menyudutkan idolanya," ujar Jamiluddin mewanti-wanti.
Menurutnya, fanatisme berlebihan mereka dikhawatirkan akan mengemuka. Potensi ini akan dapat berlanjut pada konflik, atau setidaknya benturan dengan pihak-pihak yang berseberangan dengannya.
"Bahayanya, jumlah kelompok ini paling besar di tanah air. Karena itu, ada kekhawatiran kalau dua seknas itu nantinya intens berkampanye, peluang konflik sosial akan terjadi," imbuhnya.
Hemat dia, sebelum hal itu terjadi, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo merespon kehadiran seknas yang digagas M. Qodari. Diyakini, SJS muncul karena Presiden tidak tegas terhadap Qodari dkk.
"Jokowi cukup bilang, 'saya tidak akan maju untuk presiden tiga periode. Karena itu, saya minta semua kegiatan Seknas Jokpro 2024 dihentikan'," ujar Jamiluddin.
Hal itu diharapkan dapat menghentikan pertarungan dua seknas tersebut. Semua energi dan pikiran akan dapat dialihkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan perekonomian yang ambur adul.
"Masalahnya, apakah Jokowi mau menyatakan hal itu kepada Seknas Jokpro 2024?" ucap Jamiluddin.(RMOL)