Pimpinan Komisi IX Minta Jokowi Lockdown Pulau Jawa: PPKM Tak Lagi Efektif!
logo

27 Juni 2021

Pimpinan Komisi IX Minta Jokowi Lockdown Pulau Jawa: PPKM Tak Lagi Efektif!

Pimpinan Komisi IX Minta Jokowi Lockdown Pulau Jawa: PPKM Tak Lagi Efektif!


GELORA.CO - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti lonjakan kasus COVID-19 yang kian meningkat drastis dari hari ke hari. Charles menyinggung kondisi serupa juga yang terjadi di India pada April lalu.

"Kurva infeksi di Indonesia sedang terus meroket, dan belum tahu titik puncaknya sampai di mana. Kurva yang meroket, bahkan nyaris vertikal ini, mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, di mana negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi pasca-upacara massal keagamaan," kata Charles, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/6/2021).

Charles menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tak lagi efektif saat ini. Dia meminta pemerintah untuk memberlakukan kebijakan lockdown nasional, setidaknya di Pulau Jawa.

"Melihat angka kasus harian COVID-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini, PPKM mikro, menurut saya, tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu, sehingga angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di 5 provinsi Pulau Jawa sudah merah (BOR > 80%)," ujarnya.

"Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu. Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai," lanjut Charles.

Apalagi, menurut Charles, ketersediaan ruangan di rumah sakit kini sangat berkurang. Ditambah kemampuan alat kesehatan yang minim dan tidak semua wilayah memiliki peralatan yang lengkap.

"Kapasitas faskes (fasilitas kesehatan) di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur. Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," ucapnya.

Charles lantas meminta Jokowi untuk mengambil langkah tegas sedini mungkin, dengan melakukan PSBB atau lockdown secara besar-besaran. Menurutnya, jangan sampai langkah tersebut diambil saat kondisi sudah benar-benar gawat dan korban sudah banyak berjatuhan.

"Pak Jokowi, faskes kita di hilir tidak akan kuat meredam 'banjir bandang' kalau angka penularan dari hulu sangat deras. Derasnya penularan COVID di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran. Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," tuturnya.

Diketahui, kasus COVID-19 di RI kini tengah melonjak. Data terakhir penambahan kasus baru positif Corona mencatat rekor yakni pada 26 Juni. Penambahan terjadi sebanyak 21 ribuan kasus.

Simak kenaikan kasus positif Corona dua minggu terakhir:

14 Juni: 8.189
15 Juni: 8.161
16 Juni: 9.944
17 Juni: 12.624
18 Juni: 12.990
19 Juni: 12.906
20 Juni: 13.737
21 Juni: 14.536
22 Juni: 13.668
23 Juni: 15.308
24 Juni: 20.574
25 Juni: 18.872
26 Juni: 21.095.(dtk)