GELORA.CO - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pandemi Covid-19 selain mendatangkan kesulitan, juga membawa hikmah dari banyak sisi. Dari mulai kreativitas di bidang ekonomi hingga transformasi bidang pendidikan, birokrasi, dan efisiensi di bidang lainnya.
Hal ini diungkapkan Mahfud MD saat webinar bertajuk Ekonomi dan Politik, Pandemi Sebagai Momentum Perubahan Kebijakan Ekonomi Pro Pemerataan, yang diselenggarakan Lembaga MMD Initiative, di Jakarta, Sabtu (26/6/21).
Hadir dalam webinar ini Direktur MMD Initiative Asmai Ishak. Sementara itu, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika dan Kiki Vericho Ekonom Universitas Indonesia (UI) hadir sebagai narasumber. Selain itu, Edy Suandi Hamid, Ekonom yang juga Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta dan Ketua Dewan Pembina MMD Initiative Halim Alamsyah juga hadir sebagai penanggap.
Mulanya, Mahfud mengungkapkan, tak ada negara yang siap menghadapi pandemi Corona ini. Tak ada yang menyangka pandemi akan sangat serius dan meluas dan berlangsung lama.
“Akhir Desember di Wuhan, di Indonesia masih tenang. Indonesia sampai akhir Februari masih cukup santai menanggapi ini. Bahkan tanggal 28 Februari 2020, dalam sebuah jurnal Internasional, kita disebut satu-satunya negara besar di Asia yang belum dimasuki Covid-19. Tapi kemudian 2 Maret 2020 ditemukan. Kemudian lama-lama menjadi besar dan serius. Di situlah mulai timbul masalah ekonomi dan politik,” papar Mahfud saat menjadi keynote speaker dalam diskusi ini.
Ditegaskannya, pemerintah manapun, termasuk Indonesia, ingin menyelesaikan pandemi ini dengan tepat. Sehingga, upaya apapun dilakukan pemerintah. Salah satunya anggaran diproyeksikan dan difokuskan untuk penanganan pandemi. Bahkan hingga mengeluarkan Perppu untuk ini. Pemerintah pun dituding tengah memepersiapkan instrumen untuk korupsi. Padahal, anggaran triliunan ini benar-benar untuk penanganan Corona.
“Saat awal, semua negara tidak siap. Alat Pelindung Diri (APD), masker, obat, semua diborong, dimonopoli. Pemerintah manapun kesulitan,” katanya.
Di sinilah mulai nampak hikmah dari pandemi. Muncul kreativitas dari masyarakat, yang didukung oleh pemerintah. Hadir produk masker, APD, obat dari dalam negeri dan kreativitas di bidang ekonomi lainnya.
Di sektor lain, yakni di bidang pendidikan, kata Mahfud, di satu sisi pembelajaran virtual begitu amat menyusahkan, tetapi muncul hikmah, yakni ide belajar virtual yang dapat diterapkan bukan hanya saat masa pandemi.
“Kelas jarak jauh dulu dilarang pemerintah. Karena pandemi, kita bisa mengikuti tuntutan perkembangan dengan kreasi yang baru,” katanya.
Selanjutnya di bidang birokrasi penataan keuangan. Mahfud mencontohkan, sebelumnya, kementerian dan lembaga amat susah mengeluarkan uang atau anggaran. Karena terlampau banyak aturan. Salah jika tak segera dikeluarkan. Tetapi bahaya kalau sembarangan.
“Akhirnya dibuatlah aturan yang lebih substantif, bukan formalistik. Sekarang tidak perlu pakai materai. Sekarang bantuan langsung tunai dikirim langsung ke rekening. Ini variasi yang bagus,” sebutnya.
Selain itu, dari sisi efisiensi birokrasi lainnya, yakni kemudahan melakukan rapat-rapat teknis yang tak perlu menghabiskan banyak anggaran.
“Keputusan nasional bisa dilakukan dengan virtual. Rapat dengan birokrasi di daerah manapun. Dua jam masalah nasional selesai. Tanpa perlu ada dari daerah membawa banyak macam staf ke Jakarta,” ungkap Mahfud memberi contoh.
“Artinya, kalau kita orang beragama, segala sesuatu yang ditimpakkan Tuhan, pasti ada hikmahnya. Sesuatu yang berat ini ternyata menimbulkan berbagai kreasi yang positif,” tandas Mahfud.
Bagaimana pandemi bisa jadi momentum perbaikan kebijakan ekonomi yang pro pemerataan? Mahfud yakin, para pembicara dan penanggap dalam diskusi kali ini dapat menguraikan, memberi perspektif, konsep, dan rekomendasi kepada pemerintah untuk mewujudkan ini.
“Semoga pandangan dalam diskusi ini bisa jadi alternatif pemerintah dalam mengambil kebijakan,” harapnya.
Tak lupa, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah dan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).
“Sekarang kasus positif Corona di atas 20 ribu. Angka kematian juga tinggi. Menghadapi teror Corona kali ini, kita semua harus berhati-hati. Ikutlah aturan pemerintah, patuhi protokol kesehatan. Sebab, yakinlah, ketentuan pemerintah selalu dikeluarkan berdasar pertimbangan yang komprehensif,” imbau Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini. []