Hina DPR Dipenjara, Sudjiwo Tedjo: Atasan (Rakyat) tak Boleh Menghina Bawahannya (Wakil Rakyat)
logo

9 Juni 2021

Hina DPR Dipenjara, Sudjiwo Tedjo: Atasan (Rakyat) tak Boleh Menghina Bawahannya (Wakil Rakyat)

Hina DPR Dipenjara, Sudjiwo Tedjo: Atasan (Rakyat) tak Boleh Menghina Bawahannya (Wakil Rakyat)


GELORA.CO - Budayawan Sudjiwo Tedjo menyampaikan pendapatnya terkait RUU KUHP yang menyebut penghinaan terhadap DPR bisa diganjar hukuman penjara hingga dua tahun.

Dalam cuitannya di Twitter yang diunggah pada Selasa 8 Juni 2021, seperti dilansir  Terkini.id, Sudjiwo Tedjo menyampaikan sindiran menohok terhadap RUU tersebut.

Sudjiwo menggunakan istilah rakyat sebagai atasan dari wakil rakyat (DPR) dan menyebut sudah selayaknya atasan tidak menghina bawahan. Oleh sebab itu, Sudjiwo menyindir hal tersebut sebagai adab yang patut ditiru bangsa lain.

“Salut. Atasan, Rakyat, tak boleh menghina bawahannya, Wakil Rakyat. Ini adab yang patut ditiru bangsa-bangsa lain,” demikian tulisnya.

Selanjutnya, Sudjiwo Tedjo menyebut jika wakil rakyat menghina rakyat maka hukumannya bisa lebih dari dua tahun.

“Kalau Wakil Rakyat menghina atasannya, yaitu Rakyat, berarti penjaranya bisa berlipat-lipat dari dua tahun,” imbuhnya.

Sudjiwo juga menulis, “Bangsamu selalu membuatku tak habis kagum”.

Seperti diketahui, draf RUU KUHP tengah menjadi sorotan. Khususnya dalam Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.

Pasalnya, dalam Pasal 354, tertulis bahwa setiap orang yang menghina lembaga negara melalui gambar, tulisan serta rekaman pada sarana teknologi akan terancam hukuman pidana dua tahun penjara.

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,” demikian bunyi pasal itu.

Selain itu, pada pasal 353, seseorang yang menghina lembaga negara tanpa melalui sarana teknologi atau media sosial dapat hukuman yang lebih ringan. Adapun hukuman tersebut di bawah dua tahun penjara. Berbeda dengan yang menghina lewat media sosial. []