GELORA.CO - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi belum mengizinkan belajar tatap muka digelar di sekolah saat pandemi Corona. Sikap Edy ini tak goyah meski mendapat kritik gegara belum juga membuka sekolah.
Edy mengatakan tak mau membuka sekolah karena pandemi Corona belum usai. Dia khawatir anak-anak bakal positif Corona gara-gara sekolah dibuka.
"Tatap muka belum saya izinkan. (Izinnya) tergantung nanti situasi, tadi kan baru dijawab COVID-19 masih menghantui kita," kata Edy di Rumah Dinas Jabatan Gubsu, Medan pada Kamis (3/6/2021).
"Tak mungkin anak sekolah kita korbankan hanya gara gara kita menuntut pendidikan tatap muka," imbuhnya.
Edy mengatakan dirinya paham kalau pembelajaran jarak jauh memiliki keterbatasan. Meski demikian, dia menilai belajar daring masih perlu dilakukan selama pandemi COVID-19.
Dia berjanji membuka sekolah untuk belajar tatap muka jika Corona turun. Meski demikian, Edy tak bisa memastikan kapan kasus COVID-19 di Sumut menurun.
"Tanya sama Tuhan. Kalau turun COVID besok, kita buka," tuturnya.
Edy juga mengatakan kapan pembelajar tatap muka dimulai bukan ditentukan oleh bulan. Dia mengatakan akan melihat kondisi penyebaran COVID-19 sebelum mengizinkan sekolah tatap muka di Sumut meski Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim telah menyerukan belajar tatap muka harus dimulai Juli.
"Yang menentukan bukan bukan bulan (tahun ajaran baru), tapi COVID-nya," jelasnya.
Dikritik DPRD Sumut
Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, mengkritik sikap Edy yang masih tak mengizinkan belajar tatap muka digelar di sekolah. Baskami menilai Edy membuat keputusan secara sepihak.
"Kita jangan mengambil sikap sendiri, koordinasi dengan kepala daerah," kata Baskami kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).
Baskami menyebut Edy seharusnya berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota yang disebutnya lebih mengetahui situasi COVID-19 di daerah masing-masing. Menurut Baskami, bupati dan wali kota juga memiliki tanggung jawab terkait belajar tatap muka.
"Saya sudah usulkan supaya Gubernur mengumpulkan kepala-kepala daerah, bupati dan wali kota. Diundang dulu mereka, membicarakan keputusan menteri, dibicarakan sama-sama," tutur Baskami.
Dia menyebut belajar secara daring tak baik bagi anak-anak. Baskami meminta Edy mengizinkan sekolah tatap muka digelar jika bupati atau wali kota siap bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan mencegah COVID-19.
"Daring ini kan udah dua tahun, nggak bagus ke anak-anak. Tapi karena supaya anak anak terhindar dari COVID, ya okelah. Tapi kalau bertanggungjawab dia kepala daerahnya, yes, apa salahnya dibuka. Tapi dengan prokes ketat," tuturnya.
Pemkab Mau Buka Sekolah Meski Edy Tak Izinkan
Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan, mengatakan pelaksanaan sekolah tatap muka sebenarnya sudah dilakukan di wilayahnya. Namun, belajar tatap muka disetop sementara karena ada lonjakan penyebaran virus Corona di Taput bulan lalu.
"Karena naik COVID bulan lalu kita hentikan tatap muka," kata Nikson saat dihubungi.
Nikson mengatakan belajar tatap muka di Taput segera dilakukan lagi. Dia menargetkan belajar tatap muka dimulai lagi setelah pertambahan kasus baru Corona mulai melandai.
"Mudah-mudahan minggu depan (sekolah tatap muka dilakukan)," ucapnya.
Dia menegaskan pihaknya berani menggelar belajar tatap muka di sekolah karena ada restu dari Nadiem Makarim. Nikson menjamin sekolah tatap muka di Taput tetap mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Corona.
"Di aturan itu, bagi daerah yang siap melaksanakan dengan prokes saya pikir tidak masalah," jelas Nikson.
Nadiem sendiri sempat mengeluhkan masih ada pemerintah daerah yang tak mengizinkan belajar tata muka digelar di sekolah. Dia menyebut harusnya sekolah dibuka karena mal dan kantor sudah dibuka.
"Pada saat disurvei, bagi yang belum melaksanakan tatap muka, mayoritas dari mereka menyebut alasan kenapa belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu adalah yang mayoritas menjawab bahwa pemda atau Satgas COVID-19 daerahnya belum mengizinkan," kata Nadiem saat rapat dengan Komisi X DPR RI, Senin (31/5).
Nadiem pun meminta dukungan Komisi X DPR agar sekolah di berbagai daerah diperbolehkan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dia menegaskan sekolah tatap muka harus segera dimulai dari sekarang.
"Jadi poin di sini adalah mohon sekali dukungan Komisi X untuk membantu memperjelas dan komunikasi dengan dapil masing-masing untuk mengadvokasi agar pemda memperbolehkan sekolah-sekolah ini belajar untuk melakukan PTM (pembelajaran tatap muka) terbatas. Karena kalau ini membutuhkan waktu untuk pelatihan, reparasi, dan lain-lain. Dan harus mulai dari sekarang," ujar Nadiem.(dtk)