GELORA.CO - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membela Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait polemik yang terjadi dengan Bupati Alor, Amon Djobo, soal bantuan bencana.
PKS menyebut pemberian bantuan memang harus cepat dilakukan agar korban bencana tidak bertambah banyak.
"Bu Risma niatnya baik. Kecepatan bantuan. Pake jalur mana saja yg penting tiba segera. Memang ada golden time, waktu emas, saat ada bencana. Jika lambat melewati waktu emas korban bisa bertambah banyak," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Rabu (2/6/2021).
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai seharusnya para kepala daerah bisa bijak dan lapang dada menerima bantuan dalam bentuk apapun. Menurutnya jika ada kekurangan atau kesalahan maka bisa dilaporkan untuk perbaikan berikutnya.
"Para kepala daerah mesti bijak dan lapang dada. Susah untuk menghadirkan bantuan ke daerah bencana. Terima dulu jika ada kekurangan bisa dilaporkan untuk perbaikan berikutnya, ini juga menunjukkan perlunya Kemendagri terus membina para kepala daerah agar bisa sinergi dengan semua pihak. Jiwa melayani mesti ada pada semua kepala daerah," ucapnya.
Mardani juga menyayangkan adanya sikap emosional yang disampaikan Bupati Alor, Amon Djobo. Menurutnya kemaharan tersebut menunjukkan sikap asli Amon Djobo.
"Siapa marah apalagi berlebihan sebetulnya menunjukkan diri kita sendiri. Kita semua mesti berlindung dengan kemarahan yang tidak terkontrol," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek juga menanggapi terkait ribut-ribut antara Amon dengan Mensos Risma. Menurutnya persoalan itu sebetulnya hanya perlu diurai lebih lanjut.
"Ya harus diurai saja. Kalau yang dari dolog itu bukan bagian PKH sehingga bisa digantikan ke yang lain berarti clear. Kalau ternyata itu barangnya PKH maka harus ada SOP, maksudnya kalau itu ternyata barangnya itu barangnya PKH lalu dialihkan ke bencana harus ada SOP-nya, SOP baru supaya tidak melanggar," kata Awiek.
Awiek juga menilai sebetulnya tidak ada masalah jika bantuan itu merupakan program PKH. Menurutnya PKH juga merupakan program pusat yang tidak perlu melalui daerah.
"Nah soal teknis penyalurannya sebebanrya PKH itu program pusat, kalau PKH tidak melalui daerah, tidak melalui kepala daerah sebenarnya tidak masalah karena itu program dari pusat, cuman seyogyanya sebagai satu kesatuan pemerintahan ya ada koordinasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Awiek juga mengkritik sikap Amon Djobo yang marah-marah kepada pegawai Kemensos. Menurutnya Amon tidak perlu bertindak kasar.
"Ya memang persoalan komunikasi publik ya. Pejabat itu harus bisa berkomunikasi secara arif, boleh marah kan ndak (tidak) perlu kasar. Tapi kadang krena faktor kondisi membuat emosi tidak stabil," tuturnya.
Kemaharan Bupati Alor
Aksi Amon memarahi 2 pegawai Kemensos dan menyinggung bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Mensos Tri Rismaharini itu terekam dalam video berdurasi 3 menit 9 detik. Amon menyoroti pembagian bantuan PKH yang disalurkan melalui DPRD setempat, bukan melalui Pemda.
"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis pengananan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, Menteri model apa model begitu," kata Amon dalam video tersebut.
Risma Jawab Kemarahan Bupati Alor
Risma menjelaskan soal bantuan yang dipersoalkan oleh Bupati Alor. Dia mengatakan bantuan itu bukan PKH.
"Saya jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," ujar Risma di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).
Risma mengatakan pihaknya saat itu mencari cara untuk segera mengirimkan bantuan bencana ke Alor. Sejumlah pihak tak dapat dihubungi karena jaringan seluler terputus akibat bencana. Akhirnya, kata Risma, dia bisa menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek.
"Saya tidak punya niat apapun terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) menawarkan bu itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti, karena kita tidak bisa merapat, bantuan karena cuacanya buruk sehingga syahbandar tidak bisa melaut kapal kapal semua berhenti," katanya.
"Kemudian 'Oke bu tidak apa apa dari Dolog nanti kami bantu' kemudian disebarkanlah karena kami tidak bisa karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Akhirnya ya sudahlah dibagi tapi tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," lanjut Risma.(dtk)