Presiden dan Perdana Menteri Mali Disandera oleh Perwira Militer, PBB Angkat Bicara
logo

25 Mei 2021

Presiden dan Perdana Menteri Mali Disandera oleh Perwira Militer, PBB Angkat Bicara

Presiden dan Perdana Menteri Mali Disandera oleh Perwira Militer, PBB Angkat Bicara


GELORA.CO - Presiden Mali Bah Ndaw dan Perdana Menteri (PM) Moctar Ouane disandera di barak militer oleh para perwira yang kesal dengan perombakan pemerintahan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan agar para pemimpin sipil itu dibebaskan dari tempat penyanderaannya di kamp militer di luar ibu kota.

"Saya sangat prihatin dengan berita penahanan para pemimpin sipil transisi Mali. Saya menyerukan ketenangan dan pembebasan tanpa syarat mereka," ungkap Guterres di Twitter.

Presiden Bah Ndaw dan Perdana Menteri Moctar Ouane memimpin pemerintahan sementara yang dilantik di tengah ancaman sanksi regional menyusul kudeta pada Agustus.

Baca juga: Ayah Ampuni Pembunuh Putranya Beberapa Menit sebelum Eksekusi di Arab Saudi

Penahanan pada Senin menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kudeta kedua.

Baca juga: Petugas Arab Saudi Disebut 'Pahlawan' Usai Gagalkan Serangan di Masjidil Haram

Dua pejabat senior, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan kepada AFP bahwa para tentara telah membawa Ndaw dan Ouane ke kamp militer Kati di pinggiran Bamako.

Penahanan mereka menyusul perombakan pemerintah yang sensitif pada Senin pagi yang dirancang untuk menanggapi kritik yang berkembang terhadap pemerintah sementara.

Militer mempertahankan portofolio strategis yang dikontrolnya selama pemerintahan sebelumnya dalam perombakan.

Tetapi dua pemimpin kudeta yakni mantan menteri pertahanan Sadio Camara dan mantan menteri keamanan Kolonel Modibo Kone justru diganti.

Para pemimpin kudeta dan perwira militer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemerintah. Mereka menimbulkan keraguan pada janji untuk mengadakan pemilu pada awal tahun depan.

Perombakan itu terjadi di tengah meningkatnya tantangan politik di Mali dan tekanan untuk mematuhi tenggat waktu untuk reformasi yang dijanjikan. []