PDIP Ungkap Lelang Jabatan ASN di DKI Sepi: Mereka Nggak Happy
logo

11 Mei 2021

PDIP Ungkap Lelang Jabatan ASN di DKI Sepi: Mereka Nggak Happy

PDIP Ungkap Lelang Jabatan ASN di DKI Sepi: Mereka Nggak Happy


GELORA.CO - Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur Anies Baswedan untuk memperhatikan psikologi aparatus sipil negara (ASN) yang tak mendaftar lelang jabatan. 

Menurut Gembong, ada hal yang perlu digali hingga terjadi peristiwa itu.

"Eselon II, mereka sudah paham alur penempatan ASN. Orang yang begitu paham kenapa tak tertarik? pasti ada sesuatu hal yang hambat psikologi mereka seperti itu," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (10/5/2021).

Bagi Gembong, ASN DKI Jakarta menjadi tak berminat daftar lelang jabatan karena ada masalah di dalam struktur pemerintahan DKI. Disebut Gembong, tim TGUPP Anies Baswedan memiliki otoritas lebih padahal bukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.


"(Penunjukan pejabat) sangat bermasalah. Karena peran TGUPP sentral dalam konteks ini. Kan ditanyakan juga di rapat Komisi A, sangat sentral, apalagi se-kelas Eselon II, sampai Eselon IV juga sudah masuk," kata Gembong.

Menurut Gembong, ada hal yang tidak beres dalam lelang jabatan hingga akhirnya banyak yang tidak ikut mendaftar. "Mereka, secara psikologis nggak happy," ujarnya.

Sebelumnya, Anies merasa malu lantaran ada instruksi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II tak dijalankan oleh 239 ASN. Anies mengumpulkan anak buahnya yang bermasalah di lapangan Balai Kota.

"kita, saya dan Anda, berseragam, membawa perintah konstitusi di dalam sebuah birokrasi. Ketaatan terhadap perintah menjadi penting dan bila perintah tak bisa dilaksanakan, maka laporkan tak bisa dilaksanakan, bukan diam berharap tak jadi masalah. Ini masalah. Ini masalah Bapak-Ibu. Dan yang dikumpulkan di sini yang bermasalah," kata Anies, Senin (10/5/2021).

Anies meminta kepada jajarannya agar seluruh instruksi dijalankan dengan baik. Anies sudah meminta Inspektorat DKI membuat daftar nama ASN yang bekerja tanpa memperhatikan instruksi.(dtk)