GELORA.CO - Polemik pengajian Ramadhan di Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) sempat bikin heboh publik. Tuduhan radikalisme terkait pengajian yang sempat dilontarkan Komisaris Independen Pelni, Kristia 'Dede' Budhyarto disorot.
Demikian jadi pembahasan dalam program diskusi Catatan Demokrasi tvOne dengan tema 'Stempel Radikal, Ulama Dicekal'. Diskusi ini menghadirkan Anggota DPR Fadli Zon, Ketua bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustaz Cholil Nafis, Komisaris Pelindo I Irma Suryani, dan Prof Hamka Haq.
Sesi diskusi terjadi perdebatan sengit antara Fadli dengan Irma Suryani. Sebelum debat, Fadli memaparkan pandangannya terkait islamophobia yang salah satu contohnya polemik pengajian Ramadhan di Pelni.
Dia pun menyinggung fenomena gunung es tentang kesalahpahaman yang masif soal istilah radikal yang dikaitkan dengan intoleran dan sebagainya.
"Apanya yang radikal, ajaran yang radikal, pemahaman yang radikal, panitianya radikal, atau misalnya ulama yang radikal. Jadi, ini saya katakan ini bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada phobia terhadap Islam. Islamophobia. Islamophobia ini sangat berbahaya. Ini sebuah penyakit juga," ujar Fadli dalam Youtube tvOne yang dikutip pada Rabu, 14 April 2021.
Dia menyindir Pelni mestinya mengurus isu pelayaran. Namun, mencuat justru bukan karena prestasinya melainkan menyangkut pengajian Ramadhan.
Ia heran alasan Dede Budhyarto yang menyebut pengajian itu belum mendapat izin dari direksi. Menurutnya, BUMN jangan merekrut buzzer tapi seharusnya mengambil orang ahli sesuai bidangnya.
"Sayang sekali sebuah BUMN yang dikenal menjadi sebuah objek pembicaraan bukan karena prestasinya. Tapi, karena ada komisaris independen mengatakan yang saya kira menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat yang tidak perlu. Dan, justru akan merugikan Pelni sendiri," tutur politikus Gerindra tersebut.
Giliran Irma menanggapi pernyataan Fadli. Ia meminta Fadli jangan menuduh sembarangan soal komisaris diambil dari buzzer.
Bagi Irma, pernyataan Fadli tak bijak dan hanya menggoreng isu Pelni sehingga dapat perhatian publik.
"Menurut saya itu juga tidak bagus. Tidak bijak, digoreng-goreng, diputar-putar ke mana-mana. Lebih bagus kita fokus, masalahnya apa. Kemudian, kita selesaikan solusinya bagaimana," tutur Irma.
Belum Irma selesai sampaikan tanggapan, Fadli memotongnya. Ia menekankan kapasitasnya sebagai Anggota DPR sehingga harus mengingatkan soal polemik pengajian yang tak perlu dimunculkan oleh seorang Komisaris Pelni.
"Apakah yang bersangkutan itu mengurusi pelayaran nasional? Toh yang diurusi masalah pengajian. Dan, ini menurut saya missleading dan memberikan message yang salah. Apalagi di bulan Ramadhan. Justru itu, saya mau mengingatkan. Ya, saya sebagai anggota DPR harus mengingatkan," jelas Fadli.
Fadli mengatakan sejak awal Reformasi tak ada masalah dengan pengajian. Masyarakat bebas memilih ustaz yang disukainya dalam menyampaikan materi ceramah. Kecuali, memang ada latarbelakang pelanggaran hukum terkait ustaz tersebut.
Irma pun bilang paham maksud Fadli. Sebab, ia merujuk penjelasan Ketua MUI Ustaz Cholil Nafis sehingga tak perlu diributkan oleh Fadli. "Jadi, nggak perlu juga disampaikan itu. Saya paham," tutur Irma.
Lantas, Fadli bertanya kepada Irma soal pengajian di Pelni yang dilarang. "Kenapa harus dilarang?" kata Fadli.
"Siapa yang melarang? Ini dia, ini dia menurut saya fitnah lagi," jawab Irma.
"Jadi, apa dong, dibatalkan?" tanya Fadli lagi.
Irma menyampaikan tak ada larangan ceramah di Pelni. Ia sudah jelaskan hal ini saat di awal diskusi. Pun, dia juga merujuk penjelasan Ustaz Cholil Nafis.
"Tidak ada ceramah dilarang di Pelni. Tidak ada penceramah dilarang di Pelni. Beliau sebagai Ketua MUI sudah mengatakan," ujar Irma.
Fadli masih mempersoalkan Komisaris Pelni Dede Budhyarto yang menyatakan panitia pengajian dicopot karena terlibat radikalisme. Ia heran dengan cara tersebut.
Merespons itu, Irma mempertanyakan urusan Fadli karena pencopotan pejabatnya adalah kewenangan internal Pelni.
"Kalau soal itu kan soal internal Pelni, Apa urusannya dengan Anda juga?" ujar Irma.
"Loh, saya kan pengawas," kata Fadli.
"Nggak bisa. Anda mengawas, silakan mengawas. tapi inget, tapi inget ya," balas Irma dengan sengit.
"BUMN, BUMN itu milik negara," ujar Fadli lagi.
"Iya, tapi BUMN itu punya code of conduct, BUMN punya legalitas," tutur Irma.
Fadli pun mengingatkan Irma karena perusahaan BUMN juga ada code of conduct, maka mesti dicari tahu persoalannya. "Loh iya, makanya kita harus cari tahu ada apa?" kata Fadli.
Irma dengan ketus menanggapi omongan Fadli. "Terus Anda siapa mau ngatur-ngatur BUMN juga. Nggak bisa," sebut Irma.
"Saya anggota DPR," jawab Fadli.
"Anda boleh kontrol, boleh. Tapi, nggak boleh juga mengatakan BUMN meng-hire buzzer. Itu nggak benar," kata Irma.
"Saya mengatakan jangan sampai BUMN ini meng-hire buzzer. Dan, kalau yang bersangkutan punya kompetensi...," ujar Fadli.
"Kalau meng-hire nggak usah disebut, ini bulan Ramadhan, Fad," tutur Irma memotong penjelasan Fadli.
Dia meminta Fadli agar memakai narasi yang bagus untuk disampaikan ke publik. Tak perlu bicara dengan tuduhan.
Fadli bilang narasi yang dipakainya bagus karena mencari kebenaran. "Narasi saya adalah narasi mencari kebenaran," sebut Fadli.
"Bijak lah, Anda dalam bulan Ramadhan ini Anda mesti bijak," balas Irma.
[viva]