Survei: Lebih Banyak Responden Tak Setuju Moeldoko Jadi Ketum PD Versi KLB
logo

28 Maret 2021

Survei: Lebih Banyak Responden Tak Setuju Moeldoko Jadi Ketum PD Versi KLB

Survei: Lebih Banyak Responden Tak Setuju Moeldoko Jadi Ketum PD Versi KLB


GELORA.CO - Charta Politika Indonesia merilis temuan survei nasional tentang isu aktual konflik Partai Demokrat. Hasilnya, 37,6 persen masyarakat tidak setuju dengan pemilihan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Metode survei yang digunakan metode sampling pengacakan sistematis sebanyak 1.200 responden. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 20-24 Maret 2021. Responden merupakan warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun.

Awalnya, Charta Politika melakukan survei terkait adanya pergantian ketua umum Partai Demokrat melalui KLB. Kemudian 51,9 persen responden menyatakan mengetahui terkait adanya pergantian isu kudeta ketua umum PD itu.


"Mayoritas responden, sebanyak 51.9% menyatakan tahu terkait adanya penggantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui
Kongres Luar Biasa (KLB) pada 5 Maret 2021," kata Charta Politika dalam keterangan tertulis, Minggu (28/3/2021).

Tak hanya sampai di situ, survei Charta Politika kemudian melontarkan pertanyaan tentang setuju atau tidaknya masyarakat terkait penunjukkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Hasilnya, ada 37,6 persen masyarakat yang tidak setuju dengan penunjukkan Moeldoko.

"Pada responden yang mengetahui penggantian Ketua Umum Partai Demokrat, 37.6% menyatakan tidak setuju dengan
penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," tulis Charta Politika.

Survei ini juga turut menanyakan perihal apakah Presiden Joko Widodo terlibat dalam isu kudeta ketum Partai Demokrat. Jawabanya, 51,3 persen masyarakat menyatakan pemerintahan Jokowi tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko.

"Pada responden yang mengetahui pergantian Ketua Umum Partai Demokrat, mayoritas (51.3%) menyatakan pemerintahan
Jokowi tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat terkait penunjukkan Moeldoko sebagai Ketua Umum," tulis Charta Politika.(RMOL)
close
Subscribe