5 Poin Pernyataan AHY Respons KLB Sumut Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum
logo

5 Maret 2021

5 Poin Pernyataan AHY Respons KLB Sumut Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum

5 Poin Pernyataan AHY Respons KLB Sumut Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum


GELORA.CO - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara menyikapi terpilihnya Moeldoko menjadi ketua umum PD via kongres luar biasa (KLB) di Sumut (Sumatera Utara). 

Ada lima poin yang AHY sampaikan, salah satunya menegaskan kalau dirinya Ketum Partai Demokrat yang sah.

"Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," kata AHY, saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (5/3/2021).

"Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY adalah ketua umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate," tegasnya.

AHY pun menyebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko 'berbohong'.

"Tentu apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko tadi, meruntuhkan semua pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang katanya dia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah masalah internal partai Demokrat. Faktanya, KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat,"

AHY menduga Moeldoko sejak awal mendukung gerakan KLB yang dilakukan hari ini. Dia pun menyebut Moeldoko adalah Ketum PD abal-abal.

"Segelintir kader, mantan kader, yang tadi semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemudian keyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko. Jadi sekali lagi saya mengatakan, bahwa apa yang ia sampaikan selama ini, tidak dipungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal melalui versi KLB ilegal," ucap AHY yang disambut tepuk tangan kader.

Berikut pernyataan lengkap AHY:

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama menjelaskan duduk perkara sebenarnya terkait apa yang terjadi terhadap Partai Demokrat hari ini.

Rekan-rekan wartawan, insan pers yang saya cintai dan banggakan, dan tentu saya ingin menyapa seluruh kader Demokrat di manapun berada, dan juga masyarakat Indonesia di seluruh tanah air. Terima kasih atas kehadiran para wartawan sore hari ini di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jakarta. Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Terkait adanya kongres luar biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inskonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal. Saya tentu berdiri disini tidak sendirian, mungkin terlihat saya hanya di dampingi oleh sekretaris jenderal saya, Bung Teuku Riefky Harsya, disaksikan pengurus DPP Partai Demokrat, tapi sejatinya saya berdiri tegap di sini mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh wilayah tanah air. Mewakili 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD di 34 provinsi dari Aceh sampai dengan Papua, mewakili ketua DPC, Dewan Pimpinan Cabang di 514 kabupaten dan kota, juga mewakili ribuan anggota fraksi Partai Demokrat baik ditingkat pusat DPR RI, maupun ditingkat daerah, provinsi, juga kabupaten dan kota.

Saya juga berdiri disini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam kongres kelima Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, kongres yang demokratis dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Saudara-saudara yang saya cintai dan muliakan, pada kesempatan ini setidaknya ada 5 hal pokok yang akan saya sampaikan. Pertama, telah kita ketahui bersama bahwa baru saja, hari ini dilakukan kongres luar biasa secara ilegal, secara inskontitusional, mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk, juga dilakukan dengan cara cara yang buruk. KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional.

Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. artinya sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing, Partai Demokrat juga sama, memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal.

Setidaknya untuk bisa diselenggarakan KLB berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Kedua-duanya adalah angka minimal, bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB berdasarkan AD/ART kami. Dan, ada lagi tambahannya, harus sepersetujuan Ketua Majelis Tinggi partai. ketiga pasal atau klausul tersebut, tidak dipenuhi, sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut.

Harusnya 2/3 Ketua DPD, faktanya seluruh ketua DPD Partai Demokrat tidak menggikuti KLB tersebut. Mereka ada didaerah masing-masing. Faktanya, Ketua DPC Partai Demokrat juga tidak ikut dalam KLB. Mereka setia, solid pada partai dan juga kepemimpinan yang sah, mereka juga berada didaerah masing-masing pula. Kalaupun yang ada mengatasnamakan ketua DPD dan DPC, mengatasnamakan para pemilik hak suara yang sah, tentu itu adalah berita bohong. Tentu saya harus jelaskan disini supaya tidak ada kesimpangsiuran dan tidak ada pembohongan publik yang kemudian dieksploitasi yang kemudian seolah-olah benar adanya.

Kami punya hak, kami punya kewajiban secara politik, secara moral untuk menjelaskan lansung kepada seluruh masyarakat indonesia.

Bapak ibu sekalian, sekali lagi saya jelaskan, bahwa peserta KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara tadi bukan lah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu siapa saja orangnya, yang tentu itu juga menjadi kedaulatan partai kami. Dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi, bahkan sudah pindah partai, tiba-tiba kembali menggunakan jaket Demokrat, jaket biru Demokrat. Seolah-olah mereka adalah kader aktif, seolah-olah mereka adalah kader yang memiliki hak suara yang sah. Bukan, saya bisa pastikan itu.

Ada memang sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini, tetapi semua itu, ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber, mereka juga sudah di-Plt sebelum KLB dimulai. Jadi sekali lagi tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut. Saya sendiri tentu sekjen mengelola secara langsung, telah memegang surat pernyataan, kesetiaan dan penolakan KLB dari para ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia.

Paling tidak sampai dengan pagi tadi,
sekitar 93 persen pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang, artinya, mereka tidak melakukan penerbangan atau perjalanan ke Sumatera Utara.

Fakta di lapangan, sekali lagi hanya sekitar 7 persen dan itu pun sudah kita ganti, sudah di-Plt, kami bisa buktikan dokumen-dokumen. Nah yang saya sayangkan bapak ibu sekalian, banyak dari mereka yang tadi kita saksikan dari sejumlah media, hadir atas dasar paksaan, ancaman, dan juga imbalan berupa uang, posisi, dan juga kedudukan. Ini yang saya nilai sangat merusak demokrasi di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dipertaruhkan di sini, tetapi juga nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita.

Apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki kekuatan politik, kekuatan uang, lalu bisa berbuat semau-maunya, sewenang-wenang, mengambil alih partai politik yang sah dan berdaulat dengan cara-cara, yang tidak legal tadi. Hancurlah demokrasi kita.

Artinya kami disini bukan hanya ingin menyuarakan hak yang dimiliki oleh Partai Demokrat, tapi juga ingin menyuarakan perjuangan kami untuk tetap menjaga demokrasi hidup di negeri kita. Ini tekad dan komitmen kami seluruh kader Partai Demokrat.

Saya juga mengangkat fakta bahwa tadi ada orang-orang yang telah berada di tempat yang lain, di partai lain. Kemudian mereka yang bukan anggota Partai Demokrat yang jelas-jelas tidak punya KTA, terus kemudian langsung diakui menjadi anggota bahkan kemudian bisa mencalonkan diri atau diminta menjadi ketua umum. Tentu ini melecehkan administrasi, aturan, dan segala prinsip yang diyakini dan digunakan oleh Partai Demokrat selama ini demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata, demi agenda yang tidak kita tahu sampai sejauh mana itu akan dilakukan.

Saya ingin menyampaikan bapak ibu sekalian, semoga semua fakta tadi tidak dibelok-belokkan. Bahwa KLB ini, ya bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya, tetapi ya sudah terjadi, dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan karena kami punya hak dan kewajiban (disambut tepuk tangan kader).

Jangan cederai akal sehat, jangan injak-injak etika, moral dalam politik yang berkeadaban.

Hal kedua bapak ibu sekalian, mengingat para pemimpin di tingkat DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa, mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum. Kita tahu itu jelas ilegal dan tentu akan kita lakukan langkah-langkah hukum terhadap itu.

Saya mendapatkan laporan, saya berkomunikasi langsung, menyapa langsung, bertanya langsung, dan mendapatkan penjelasan langsung dalam bentuk statemen, deklarasi dari para pimpinan DPD dan DPC, pemegang suara yang sah, bahwa mereka setia dan bulat tekadnya untuk tunduk pada partai yang sah sesuai dengan hasil kongres kelima tahun lalu.

Hal ketiga bapak ibu sekalian, sebenarnya, mungkin tidak semuanya tahu, kami telah berupaya mencegah terjadinya KLB ini, KLB ilegal ini. Juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada sejumlah pejabat negara, yaitu Menkopolhukam, Menteri Hukum dan HAM, juga Kapolri. Kami tentu menghormati beliau-beliau dan kami sadar bahwa beliau-beliau tersebut memiliki kewenangan dan kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, juga stabilitas sosial atas dasar nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di negeri ini.

Karena kami tidak ingin terjadi sesuatu yang kemudian justru menimbulkan sesuatu yang tidak kita diinginkan. Misalnya terjadi kegaduhan yang berujung pada instabilitas politik, hukum, dan keamanan. Itulah mengapa kami dengan niat yang baik dan tulus mengirimkan pesan dan permohonan agar apa yang terjadi pada Partai Demokrat ini mendapatkan atensi dan juga bisa diberikan ruang yang luas untuk kita semua untuk mencari keadilan.

Hal keempat, terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak, kini sudah melakukan (disambut teriakan huu.. dan tepuk tangan kader). Terbukti, ketika diminta oleh para pelaku gerakan GPKPD, gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat, tadi kita saksikan, kita dengar bersama dari sejumlah media, walaupun acaranya tertutup, tapi bisa kita ikuti bahwa yang bersangkutan, KSP Moeldoko menerima ketika diminta untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut. Kita dengar bersama tadi, saya yakin teman-teman media juga sudah menyaksikannya.

Tentu apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko tadi, meruntuhkan semua pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang katanya dia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah permasalahan internal Partai Demokrat.

Faktanya, KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat.

Segelintir kader, mantan kader, yang tadi semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemudian keyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko. Jadi sekali lagi saya mengatakan, bahwa apa yang ia sampaikan selama ini, tidak dipungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal melalui versi KLB ilegal (disambut tepuk tangan kader).

Saya bisa menyampaikan hal ini karena banyak bukti yang kami dapatkan selama ini. Tidak semua kita jelaskan kepada publik. Tapi bukti-buktinya lengkap dan pada puncaknya ya hari ini, KLB ilegal tadi. Maka artinya, memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko ya tidak berubah, yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, mengunakan cara-cara yang inkonstitusional, jauh dari moral dan etika politik.

Kini saya mempersilahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai dan muliakan untuk menilai sendiri sikap-sikap dan perilaku tersebut. Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria. Bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, juga bagi generasi muda Indonesia.

Kami tentu sangat menghormati senior-senior dan para pendahulu. Saya juga dulu adalah prajurit. Beliau juga adalah prajurit. Dalam dunia keprajuritan, menghormati senior adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Tetapi dari para senior pula, saya mendapatkan pelajaran bahwa tidak semuanya bisa menjadi contoh yang baik.

Kami berharap sebetulnya, terus mendapatkan kedaulatan dan contoh-contoh yang baik untuk menjadi relevansi dan juga bisa memotivasi generasi muda Indonesia untuk bisa tumbuh, berkembang, dan lebih maju lagi.

Sedangkan hal kelima, ini saya sampaikan bahwa di negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah intuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.

Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB Ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi.

Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapapun yang hadir terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum. Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan.

Kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana pun berada, dihadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Juga, insyaallah kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia (disambut tepuk tangan kader).

Akhirnya, kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kesetiaan dan kebulatan tekad, tegak lurus dibawah kepemimpinan hasil kongres kelima Partai Demokrat yang sah. Sehingga bisa kami tegaskan disini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat (disambut tepuk tangan kader). Saya ulangi, saya ulangi, tidak ada dualisme dan kepengurusan Partai Demokrat.

Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY adalah ketua umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate.

Konstitusi kami, AD/ART kami juga tidak berubah, berdasarkan kongres kelima 15 Maret 2020 yang telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saya juga tentu patut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perjuangan tanpa henti para pemimpin, pengurus, seluruh kader, yang telah memberikan pernyataan maupun yang turun langsung ke lapangan menolak adanya KLB, terutama para pimpinan dan kader di wilayah Sumatera Utara. Saya bangga bapak ibu berani menyampaikan suaranya dengan lantang bahwa tidak ingin Sumatera Utara dikotori oleh KLB Ilegal yang mengatasnamakan Partai Demokrat (disambut tepuk tangan kader).

Saya berharap kita semua dapat terus menjaga ini, tapi juga tetap berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tentu semuanya itu kita lakukan dengan cara-cara yang terhormat dan juga dengan cara-cara yang beretika.

Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini. Karena meski Demokrat diganggu, Insyaalah justru akan membuat Partai Demokrat, semakin kuat, semakin kompak, dan solid kedepan.

Akhirnya saya menginstruksikan kepada seluruh pemimpin, pengurus dan kader Partai Demokrat dimana pun berada. Mari rapatkan barisan, selamatkan Demokrat, selamatkan Demokrasi. Inyaallah dengan ridho dan berkenan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kebenaran akan menang dan yang melawannya akan tumbang. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit (tepuk tangan).(dtk)
close
Subscribe