GELORA.CO - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menilai mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bukan tokoh radikal sebagaimana tuduhan yang dilontarkan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB.
JK malah menilai Din Syamsuddin sebagai tokoh yang sangat toleran dan merupakan pelopor antarumar beragama di kancah internasional.
JK mengaku heran apabila ada pihak yang menuduh Din sebagai tokoh radikal. Sementara, lanjutnya, Din keliling ke banyak negara untuk membicarakan perdamaian antarumat beragama.
"Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antaragama dan itu tingkatannya internasional. Saya sering bilang ke dia 'Pak Din, Anda ini lebih hebat daripada menlu, selalu keliling dunia hanya berdiskusi dalam hal perdamaian dan interreligius'. Jadi orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal," kata JK dalam keterangan resminya, Senin (15/2/2021).
JK juga membela Din yang dinilai tak etis mengkritik pemerintah karena statusnya ASN. Menurutnya, Din Syamsuddin bukanlah ASN yang berada di struktur pemerintahan, tapi merupakan fungsional akademis.
Menurut JK, ketika seorang akademisi memberikan pandangannya yang mungkin bertentangan dengan pemerintah itu tidak melanggar etika sebagai ASN karena tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan dengan latar keilmuannya.
"ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintahan itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah. Ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah di situlah posisi Pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," jelas JK.
Menurut JK, ASN berprofesi dosen yang berpandangan kritis kepada pemerintah bukan hanya Din Syamsuddin, namun banyak juga ASN lainnya yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Dia meminta pihak-pihak terkait menghormati pandangan Din tersebut karena merupakan pandangan profesional.
"Yang berpandangan kritis ke pemerintah bukan Pak Din saja tapi ada juga majelis rektor dari seluruh negeri kadang membuat pandangan yang berbeda dari pemerintah dan itu tidak apa-apa. Dosen-dosen universitas katakanlah di UI ada Pak Faisal Basri, dia kan selalu kritik pemerintah itu tidak apa-apa, dia profesional, dan itu tidak melanggar etika ASN kecuali kalau dia sebagai Dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah. Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu," tegas dia.
JK berharap tidak ada lagi perundungan terhadap para akademisi yang berstatus sebagai ASN dan memberikan pandangan kritisnya ke pemerintah. Menurut JK, pandangan alternatif dari akademisi akan selalu dibutuhkan oleh pemerintah, jika tidak ingin negara menjadi otoriter.
"Bayangkan kalau tidak ada akademisi ini membukakan jalan alternatif maka negeri akan jadi otoriter. Jadi kalau ada yang mau mempersoalkan posisi Pak Din sebagai ASN dan pandangannya kepada pemerintah, berarti dia tidak ngerti tentang undang-undang, dan bahwa anggota GAR itu alumni ITB, tapi ITB secara institusi juga sudah mengatakan bahwa mereka bukan organisasi resmi dari ITB," ucapnya.(dtk)