HRS Merasa Dibungkam Saat Sengketa Markaz Syariah Dibawa ke Polisi
logo

23 Januari 2021

HRS Merasa Dibungkam Saat Sengketa Markaz Syariah Dibawa ke Polisi

HRS Merasa Dibungkam Saat Sengketa Markaz Syariah Dibawa ke Polisi


GELORA.CO - PTPN VIII melaporkan Habib Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri atas kasus penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Habib Rizieq siap menghadapinya.

Terbaru, PTPN VIII melaporkan Habib Rizieq ke Bareskrim Polri pada 22 Januari 2021.

Laporan polisi yang dibuat PTPN ini teregister dengan nomor: LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021, dengan terlapor Muhammad Rizieq Shihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antoneli selaku pastor.

Habib Rizieq dan Gabriele dipersangkakan dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang, Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

"Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut," kata kuasa hukum PTPN VIII, Ikbar Firdaus Nurahman, seperti dilansir Antara, pada Jumat (22/1/2021).

Ikbar mengatakan pihaknya melaporkan sekitar 250 orang yang merupakan pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren. Salah satunya Habib Rizieq Shihab.

"Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PTPN akan kami laporkan secara hukum," ujar Ikbar.

Dengan laporan ini, pihaknya berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan pesantren itu.

Sebelum membuat laporan polisi, Ikbar mengatakan PTPN VIII telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut. Ikbar menyebut ada beberapa warga yang merespons baik somasi PTPN VIII. Namun ada pula yang tidak mengindahkan somasi.

Pengacara Sebut Laporan PTPN untuk Bungkam Rizieq

Pihak pengacara menilai pelaporan PTPN VIII adalah upaya untuk membungkam Habib Rizieq Shihab. Pihak Rizieq menyatakan siap menghadapi proses hukum yang berjalan.

"Ini bagian dari membungkam Habib Rizieq secara keseluruhan. Tidak hanya Habib Rizieq sebagai pribadi, FPI sebagai organisasi, tapi juga pesantrennya--yang menurut saya kalau pesantrennya kami sangat menyesalkan itu (mengapa dilaporkan)--tapi kalau itu sebagai bagian proses hukum yang harus dihadapi dan dijalani ya kita harus hadapi," kata Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro saat dihubungi, Sabtu (23/1/2021).

Sugito menilai ada sebuah desain besar untuk membungkam Habib Rizieq. Pelaporan terhadap Habib Rizieq hingga pelarangan Front Pembela Islam (FPI) dinilai sebagai upaya untuk membungkam Muhammad Rizieq Shihab.

"Saya lihat ini adalah bagian dari proses grand design lah yang terkait dengan FPI dan Habib Rizieq. Ya pertama bahwa Habib Rizieq itu harus diakui bagian dari keadaan sekarang yang sangat oposan terhadap pemerintah. Kedua dia sangat kritis lah terhadap kebijakan yang kalau itu memang dianggap bertentangan dengan hukum dan banyak kepentingan umat Islam yang misalnya dirugikan," jelasnya.

Sugito merasa heran mengapa PTPN melaporkan perihal sengketa lahan Markaz Syariah itu ke polisi.

"Kenapa laporan itu di saat marak yang terkait dengan Habib Rizieq, yang terkait FPI, yang terkait penembakan 6 laskar. Toh banyak pihak lain yang menguasai, entah menguasainya sesuai prosedur hukum yang benar atau tidak kami tidak mengetahui ya, pihak lain ya," katanya.

Sugito juga menyesalkan laporan PTPN ke polisi di saat proses dialog setelah somasi sedang berlangsung.

Siap Hadapi Proses Hukum

Meski begitu, Sugito mengatakan pihaknya siap menjalani proses hukum. Menurutnya, pihak Habib Rizieq mengikuti setiap tahapan prosedur hukum termasuk dalam soal penggarapan lahan Megamendung tersebut.

"Kami selalu menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang berlaku di Indonesia, makanya dari proses itu kita tahap demi tahap membeli dari penggarap, terus kita waarmerking, tapi nanti kalau misalnya dalam proses hukumnya kita bisa membuktikan apa yang kami dapatkan sesuai prosedur hukum yang benar ya PTPN harus siap menerima itu," tutur Sugito.

Salah satu kuasa hukum Habib Rizieq lainnya, Ichwan Tuankotta, mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan tim kuasa hukum lainnya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Insyaallah besok rapat tim kuasa hukum untuk tentukan langkah apa untuk kepentingan klien kami dan tentunya ada upaya hukum yang akan kita lakukan, karena proses hukum yang sekarang dijalani itu tentu menghormati kaidah hukum. Kalau mereka laporkan pidana, mungkin kami akan melakukan gugatan secara perdatanya untuk memastikan bahwa lahan di MS (Markaz Syariah) itu adalah harus dibuktikan dulu punya PTPN atau penggarap, karena ada putusan MA yang kemarin kita masukkan dalam 11 butir itu, 9 HGU dibatalkan, jadi ada putusan MA di PTUN Bandung yang kemudian dibatalkan oleh MA terhadap SHGU yang dimiliki PTPN VIII," papar Ichwan.[]