GELORA.CO - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari langkah pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD yang secara resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI).
Rocky Gerung mengatakan, pembubaran FPI sebenarnya mudah untuk diduga sebelumnya. Sebab pemerintah sejak awal menurut dia terusik dengan keberadaan Habib Rizieq dan organisasinya.
"Ini mudah kita duga, Habib Rizieq harus disingkirkan, oleh sebab itu FPI harus dibubarkan," ujar Rocky Gerung dikutip Suara.com dari sebuah tayangan yang dibagikan lewat Kanal YouTube miliknya, Kamis (31/12/2020).
Rocky Gerung dalam videonya pun tampak seolah curiga pembahasan perihal pembubaran FPI sudah dibahas pemerintah sejak lama, lebih tepatnya sekitar dua minggu lalu.
Bukan tanpa sebab, Rocky Gerung berkata demikian lantaran dia merasa pemerintah sedang berusaha menutupi kekurangan kinerja mereka.
Ada beberapa hal yang tidak luput disinggung Rocky Gerung seperti buruknya penanganan Covid-19, kontroversi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sampai curhatan Sri Mulyani.
"Sebetulnya sudah ada kesempatan sejak 2 minggu lalu bahwa mau dibubarin, dicari cara supaya gegap gempita di akhir tahun aja, kebetulan sekaligus untuk menutupi problem Covid-19 yang memalukan pemerintah, di bandara dipertontonkan ketidakmampuan, curhat Sri Mulyani segala macam memalukan juga, maka dikeluarkan (intruksi pembubaran FPI)," kata Rocky Gerung.
"Jadi semua adalah upaya memoles wajah kekuasaan. Kekonyolan itu membuat meme bertebaran. Saya kira akan ada keterangan pers bahwa meme-meme yang membela FPI dilarang," sambungnya dengan tertawa.
Lebih lanjut, Rocky Gerung melihat pemerintah panik dengan fenomena Habib Rizieq sejak kabar kepulangannya sampai pembubaran FPI.
Menurut Rocky Gerung, pemerintah sekarang tengah berusaha untuk mencari cara agar hegemoni FPI tidak semakin meluas.
Kendati begitu, Rocky Gerung merasa hal itu sulit terjadi karena banyak orang sudah kenal dengan Petamburan atau FPI. Oleh sebab itu pembubaran FPI kata dia justru memperburuk citra pemerintah.
"Pemerintah panik dengan fenomena Habib Rizieq. Kepanikan itu diterangkan melalui aktivitas Habib Rizieq. Pemerintah bingung bagaimana caranya ya, kok hegemoni FPI makin lama makin meluas," terang Rocky Gerung.
"Jadi pemerintah terpaksa mesti tunjukkan seolah mengendalikan keadaan. Pelarangan memperburuk citra pemerintah," tandasnya.
Pembubaran FPI disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dia menuturkan, alasan keputusan pemerintah tersebut karena organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab itu tidak memiliki kedudukan hukum.
FPI dibubarkan berdasarkan putusan MK Nomor 82/PUU112013 yang diteken pada 23 Desember 2014.
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai oramas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).
Mahfud juga mengatakan, bahwa FPI tidak lagi melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada negara per Juni 2019.
Di samping itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyebut kalau FPI kerap melakukan pelanggaran selama berdiri sebagai organisasi massa. (*)