GELORA.CO - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani membantah aksi walk out saat PSI membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015, Senin (14/12/2020) direncanakan. Menurut dia itu aksi spontan fraksi-fraksi di DPRD, bukan hanya Gerindra.
Baginya tidak ada yang salah dengan hal itu karena setiap partai bebas menentukan sikap politik. Lagipula, selama ini PSI juga bersikap bebas. "Buat gaduh saja mereka bebas tanpa memikirkan hati teman teman di DPRD," kata Rani saat dihubungi, Senin (14/12/2020).
Rani menjelaskan, pada saat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 itu, kebetulan dirinya tidak berada di lokasi. Dirinya menghadiri melalui aplikasi zoom. Namun, dia sangat tahu bila aksi walk out itu sama sekali tidak direncanakan.
Tetapi dia melihat sikap itu bentuk kekecewaan rekan-rekannya terhadap anggota DPRD dari PSI. Mereka membiarkan orang-orang tidak penting di lingkungan mereka membuat gaduh dan membuat fitnah terhadap anggota DPRD yang lain, termasuk dirinya.
Saat ditanya apakah yang dimaksudnya sikap penolakan PSI terhadap Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rani mengatakan itu hanya salah satunya. Yang lain misalnya, membuat pernyataan bahwa DPRD DKI perampok uang rakyat.
"Masalah RKT juga halu. Bentuknya apa yang ditolak? Dalam RKT itu kan ada reses, mereka perform disitu dan menikmatinya. Memang itu pakai duit siapa? Jadi intinya semoga PSI belajar, stop bikin gaduh di rumah sendiri. Gitu kan?" pungkasnya.
Dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta Senin (14/12), sejumlah fraksi melakukan aksi walk out ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya. Aksi walk out itu diduga sebagai respons atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan Gaji DPRD DKI Jakarta.[]