GELORA.CO - Sangat wajar apabila masyarakat menginginkan perbaikan dan perubahan yang lebih komprehensif dan lebih baik, lalu reshufle kabinet dianggap menjadi salah satu harapan dan jalan keluar.
Apalagi dua menteri yaitu Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari P. Batubara yang tertangkap KPK karena korupsi, menjadikan keprihatinan dan menciderai rasa keadilan publik yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.
Karena itu, Presiden Joko Widodo diharapkan tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan penyegaran di sejumlah pos kementerian. Artinya, tidak hanya dua menteri yang terjerat kasus korupsi semata.
Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (22/12).
"Di saat seperti ini Presiden tidak perlu ragu-ragu untuk mengambil sikap dan tidak terbatas kepada penggantian di KKP dan Kemensos saja. Kalau dirasakan perlu ada penyegaran karena kurang optimalnya kerja kementerian/lembaga, maka Presiden bisa menggunakan hak prerogatifnya," kata Didik Mukrianto.
"Sumbernya dari mana? Terlalu banyak dan tidak kurang putra bangsa yang mempunyai integritas, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi untuk mengisi pos-pos kementerian/lembaga," imbuhnya menambahkan.
Sebab menurut Didik, dalam prinsip manajemen modern termasuk pada kementerian, harusnya sangat terukur dan evaluable. Dengan basis sistem dan managerial yang baik tersebut, idealnya Presiden akan mudah menilai dan mengevaluasi kinerja para pembantunya.
"Apabila kinerja dan capaiannya tidak sesuai dengan target dan perencanaan, Presiden tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan penyegaran," demikian Didik Mukrianto.[rmol]