GELORA.CO - Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12). Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” katanya kepada SBS News, Selasa (1/12)
Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi 'tidak akan tunduk kepada Indonesia'.
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda.
Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat.
"Kami siap menjalankan negara kami. Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami. Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia!" ujar Wenda.
"Hari ini, kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka!”
Wenda berharap ada peran dari pemerintahan Australia terkait kemerdekaannya ini.
“Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia (untuk mendukung kami). Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar,” katanya.
The Guardian menulis, menjelang 1 Desember, seringkali merupakan tanggal kerusuhan dan kekerasan yang signifikan.
Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, mengatakan: “Kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia dan peningkatan risiko ketegangan dan kekerasan baru."
Provinsi Papua dan Papua Barat, yang secara kolektif dikenal oleh aktivis kemerdekaan sebagai Papua Barat, merupakan bagian barat pulau New Guinea, berbatasan dengan Papua Nugini yang merdeka di timur.
Rumah bagi lebih dari 250 suku ini mengibarkan bendera 'Bintang Kejora' yang selama ini dilarang oleh pemerintah Indonesia sejak dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Militer Indonesia menguasai Papua Barat dalam beberapa bulan setelah deklarasi tersebut.
Kontrol Indonesia atas provinsi-provinsi tersebut telah lama menjadi penyebab ketegangan di antara penduduk asli, dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade.
Tapi kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat telah memperkuat tuntutan baru untuk kemerdekaan, mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada hari Selasa ini. (*)