GELORA.CO - Pemerintah Indonesia mendatangkan tambahan vaksin COVID-19 sebanyak 1,8 juta dosis. Vaksin tambahan produksi Sinovac ini tiba di bandar udara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten dengan pesawat dari maskapai Garuda Indonesia Boeing 777-300 ER. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir pada penjemputan vaksin di Bandara Soetta pukul 11.55 WIB.
Vaksin dimuat dalam 11 buah Envirotainer, peti kemas berpendingin, kemudian dibawa ke warehouse Garuda Indonesia untuk dilakukan pengisian ulang daya dari Envirotrainer tersebut. Rencananya, vaksin akan langsung dibawa dengan 4 buah truk flatbed ukuran 40 feet untuk disimpan di lokasi penyimpanan khusus milik Bio Farma di Bandung. Penyimpanan vaksin dilakukan dengan protokol yang aman sesuai standar WHO.
Tambahan 1,8 juta dosis vaksin Sinovac menambah total ketersediaan vaksin di Indonesia menjadi 3 juta, sebab pada pengiriman pertama pada 6 Desember lalu Indonesia telah menyuplai vaksin Sinovac sebesar 1,2 juta dosis. Suplai vaksin COVID-19 dalam bentuk bahan baku (bulk) juga akan dikirim bertahap pada Januari 2021 sebanyak 140 juta dosis.
Selain itu, Pemerintah melalui Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero) Tbk. menandatangani kesepakatan suplai vaksin COVID-19 dari Novavax, pengembang dari Amerika dan Kanada serta AstraZeneca, pengembang vaksin dan Inggris dan Jerman. Penandatanganan ini menjadi opsi penambahan ketersediaan vaksin Novavax sebesar 80 juta dosis, dan 50 juta dosis vaksin dari AstraZeneca.
Dalam kesempatan ini Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, di masa liburan Tahun Baru Presiden telah menugaskan Pemerintah untuk mengupayakan program vaksinasi nasional agar dapat berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat.
"Hari ini kita menyaksikan kedatangan tahap ke-2 vaksin Sinovac ke Indonesia. Insya Allah dengan do'a seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari vaksin ini sudah bisa kami distribusikan ke 34 Provinsi di seluruh Indonesia untuk kita bisa memulai program vaksinasi bagi para tenaga kesehatan kita" ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (31/12/2020).
Budi berharap, seluruh lapisan masyarakat dapat ikut mendukung kesuksesan program vaksinasi di Indonesia.
"Program vaksinasi ini adalah salah satu strategi utama untuk menyelesaikan pandemi. Dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk kita menyelesaikan program vaksinasi ini. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan berjalannya program vaksinasi kita justru harus tetap menjalani protokol 3M: Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini bisa didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, karena tidak mungkin pemerintah bisa melakukan ini sendiri. Saya percaya bersama kita bisa," tutupnya.
Sementara itu, Menlu Retno turut mengungkap kabar mengenai suplai vaksin dari berbagai negara.
"Dari awal kita terus menjalin komunikasi untuk mengamankan suplai dari berbagai sumber lain, secara paralel pembicaraan berkesinambungan saat ini juga sedang dilakukan dengan Pfizer (dan BioNTech) yang berasal dari Amerika Serikat dan Jerman", ungkap Retno.
"Kemarin kita menerima kabar bahwa Emergency Use Authorization (EUA) untuk AstraZeneca telah diberikan oleh Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA) Inggris. Ini tentunya kabar yang baik karena MHRA merupakan salah satu dari enam stringent regulatory authorities yang memiliki mekanisme reliance dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Melalui mekanisme reliance ini proses penerbitan UEA oleh Badan POM, atas AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah. Hasil EUA di Inggris dapat dijadikan basis dan review EUA di Indonesia", tambahnya.
Lebih lanjut, Retno menjelaskan tentang diplomasi lanjutan yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam program vaksinasi nasional ini.
"Kita juga terus mengawal melalui Vaccine Request Form Part B, mengenai indemnisasi yang menurut rencana akan kita serahkan 8 Januari 2021 dan Cold Chain Equipment (CCE) Support Request terkait kapasitas penyediaan sistem pendingin vaksin di kuartal I 2021. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri serta pihak lain akan terus berkoordinasi erat untuk memastikan semua infrastruktur logistik vaksin di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan jenis vaksin yang dipesan dari jalur multilateral ini", tegas Retno.
Pemerintah melakukan evaluasi sesuai standar WHO dan internasional sebelum menyetujui dan mendatangkan vaksin ke Indonesia. Vaksin yang didistribusikan juga akan mendapatkan izin penggunaan dari Badan POM, serta rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.(dtk)