GELORA.CO - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih memuji Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang berani melakukan perombakan jajaran komisaris dan direksi BUMN.
Menurut Abdul Hakim Bafagih, Erick Thohir telah menunjukkan profesionalitasnya selama menjabat sebagai Menteri BUMN.
Hakim berharap Presiden Jokowi tidak perlu mendengarkan tekanan pihak luar yang mendesak agar Erick Thohir dicopot dari jabatannya.
“Erick Thohir rekam jejaknya sebagai pengusaha sudah jelas dan sudah selesai urusan duniawinya, selama menjabat sebagai menteri dia telah banyak membuat gebrakan. Mungkin itu yang banyak membuat pihak-pihak lain kurang nyaman atas kepemimpinan beliau,” kata Abdul Hakim di Kediri, Minggu (1/11).
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) F-PAN Komisi VI DPR RI tersebut berharap kepemimpinan Erick Thohir bisa diteruskan hingga selesai. Hasil kerjanya telah menunjukkan tren yang cukup positif.
Hakim berharap Erick Thohir juga bisa lebih mengakomodasi dari kalangan muda serta perempuan untuk mengisi pos penting di BUMN.
“Dari awal menjabat sudah banyak tekanan diberikan pada beliau, tetapi kalau kita lihat hasilnya sejauh ini pada trek yang positif,” kata Hakim.
Presiden klub Persik Kediri ini juga berharap Erick Thohir bisa tetap konsisten untuk membenahi BUMN-BUMN agar lebih baik lagi, kendati terdapat tekanan luar biasa yang terus diarahkan kepadanya.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam video yang diunggah akun YouTube Karni Ilyas Club menjelaskan tentang gebrakannya melakukan bersih-bersih BUMN sejak awal ditunjuk menjadi Menteri oleh Presiden Jokowi.
Menurut dia, pergantian direksi yang dilakukan di masa kepemimpinannya tersebut tidak didasari rasa suka atau tidak suka melainkan menjadi bagian dari roadmap transformasi BUMN ke depannya.
Figur yang kinerjanya sesuai dengan Key Performance Index (KPI) akan dipertahankan.
Erick Thohir juga mengatakan, saat seseorang menjabat suatu posisi, maka ia harus selalu siap, baik diangkat maupun dicopot.
Seperti dirinya, yang menjabat sebagai Menteri BUMN, menjadi pembantu presiden juga harus siap akan hal itu.[psid]