Dokter di Pelosok Meninggal, Layanan Kesehatan Kelabakan
logo

13 November 2020

Dokter di Pelosok Meninggal, Layanan Kesehatan Kelabakan

Dokter di Pelosok Meninggal, Layanan Kesehatan Kelabakan


GELORA.CO - Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-56 kemarin seharusnya menjadi momentum perbaikan layanan kesehatan. Sebab, hingga kini banyak PR yang belum diselesaikan pemerintah. Mulai pandemi Covid-19, ketersediaan obat dan alat kesehatan, hingga problem stunting.

Kemarin (12/11) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajak seluruh pihak bertepuk tangan selama 56 detik pada pukul 12.00. Itu salah satu bentuk apresiasi kepada tenaga kesehatan (nakes) yang memberikan pelayanan saat pandemi Covid-19.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemarin menyatakan, arah kebijakan pembangunan kesehatan 2020–2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan semesta. Terutama penguatan kesehatan dasar. ’’Caranya dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung dengan pemanfaatan teknologi,’’ kata Terawan.

Dia menuturkan, pandemi Covid-19 menuntut perubahan dari segala aspek. Masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Pandemi ini juga memberikan pelajaran bahwa harus ada kemandirian produk obat dan alkes demi ketahanan nasional. Terawan menjelaskan, Kemenkes dan pemangku kebijakan lain telah mencoba mewujudkan bahan baku obat, alkes, dan low medium teknologi dari dalam negeri untuk dimanfaatkan dalam penanganan Covid-19.

Pekerjaan rumah lain di sektor kesehatan adalah pemberantasan stunting. Stunting adalah kegagalan pertumbuhan pada anak, baik tubuh maupun otak, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Menurut Terawan, stunting bisa mengakibatkan kerugian jangka panjang dalam pembangunan negara. ’’Untuk mengatasi masalah kesehatan, perlu ada inovasi dan harmonisasi seluruh pemangku kesehatan,’’ katanya. Tujuannya, meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Obat dan alkes yang diproduksi harus sesuai dengan standar mutu. ’’Melalui momen HKN ini, saya mengajak seluruh pihak bekerja sama dalam berinovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku,’’ ungkapnya.

Terkait dengan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, Waketum I Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi SpOT menegaskan, pandemi ini harus dijadikan sinyal untuk memperbaiki pelayanan kesehatan. Belakangan, berita mengenai kekurangan ruang isolasi maupun ICU khusus pasien Covid-19 menjadi masalah. Akhirnya, angka kesakitan dan kematian cukup tinggi. ’’Maldistribusi SDM juga terlihat,’’ tuturnya. Karena itu, ketika ada satu dokter yang positif Covid-19 atau meninggal, pelayanan kesehatan akan mengalami masalah serius. Bisa jadi dalam satu wilayah pelosok hanya ada satu atau dua dokter spesialis tertentu. Jika ada yang meninggal, pelayanan kesehatan di wilayah tersebut akan kelabakan. ’’Supply chain (rantai pasok, Red) obat dan vaksin di Indonesia juga lemah,’’ ujarnya. Begitu juga soal teknologi terkini dalam pengobatan.

Adib menyatakan, dokter di tanah air bukannya tak mampu menggunakan alat-alat modern. Sebab, banyak dokter yang belajar di luar negeri. ’’Namun, sampai sini tidak bisa praktik karena alkes luar masuk ke Indonesia mendapat pajak yang besar,’’ katanya.

Selain itu, transfer ilmu dari dokter luar negeri perlu difasilitasi negara. Terutama terkait dengan dokter subspesialis yang membutuhkan keahlian lebih detail dan terkini. Indonesia harus menyediakan alat kesehatan yang didukung kemampuan tenaga kesehatan dalam mengoperasikannya. Apalagi, lulusan dokter tiap tahun melimpah. ’’Agar masyarakat tak perlu berobat ke luar negeri,’’ katanya.

Adib membandingkan dengan negara tetangga yang bisa menyediakan pelayanan kesehatan murah. Dia mencontohkan Malaysia yang mampu membangun institut jantung nasional. ’’Ini masalah komitmen pemerintah dalam menyediakan alkes dan obat yang mudah dan murah,’’ ujarnya. Sudah jamak diketahui bahwa 90 persen bahan baku obat didapat dari luar negeri. Karena itu, Adib mendorong industri farmasi dalam negeri juga mendapat perhatian. ’’Ini bisa menekan harga obat,’’ katanya.

Selanjutnya, program promotif dan preventif di tingkat fasilitas primer juga masih lemah. Apa yang digaungkan pemerintah terkait dengan gerakan pencegahan Covid-19 merupakan salah satu bentuk promotif dan preventif. Adib berharap HKN ini menjadi momentum untuk lebih serius memperhatikan sektor kesehatan.

(GRAFIS: Herlambang/Jawa Pos)


Adib juga berharap ada peningkatan harga pelayanan untuk tenaga kesehatan. Selain itu, standar pelayanan ditingkatkan pada era jaminan kesehatan nasional (JKN) ini. INA-CBGs yang merupakan standar pelayanan untuk BPJS Kesehatan, menurut Adib, sejauh ini masih masuk konsep layanan minimal. ’’Layanan BPJS Kesehatan ini sangat menguntungkan masyarakat, tapi kita harus bicara rasionalisasi layanan kesehatan,’’ ucapnya.

Terkait dengan stunting, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk mencegah stunting pada masa pandemi Covid-19. Pesan itu disampaikan Deputi Bidang Administrasi Setwapres Guntur Imam Nefianto. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, pemda perlu berinovasi untuk memastikan pelayanan tetap berjalan. Dengan begitu, target penurunan angka stunting sampai 14 persen pada 2024 bisa tercapai secara maksimal. ’’Fakta di lapangan, berdasar data Kemenkes, pada masa pandemi ini jumlah kunjungan ke posyandu mengalami penurunan tajam,’’ tuturnya.

Kondisi itu, menurut Guntur, perlu menjadi perhatian bersama. Pandemi Covid-19 tidak boleh sampai menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan. Dia menyebutkan, untuk mendukung pemda menjalankan percepatan pencegahan stunting, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah program dengan berbagai mekanisme. Total dana yang dialokasikan untuk pencegahan stunting tahun ini mencapai Rp 27,5 triliun. Dana tersebut dikelola kementerian dan lembaga terkait. ’’Selain dukungan dana, pendampingan pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting kepada daerah juga dilakukan Kemendagri,’’ jelasnya.

Pendampingan tersebut difokuskan pada pelaksanaan delapan aksi konvergensi pencegahan stunting. Untuk mewujudkan konvergensi itu, pemerintah mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan daerah bersama-sama mewujudkan percepatan pencegahan stunting. Dia optimistis, jika konvergensi ini dapat terlaksana dengan baik, target penurunan hingga angka 14 persen pada 2024 dapat terwujud.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama menjelaskan, pihaknya juga menangani pencegahan stunting. Kemensos memberikan bantuan program sembako kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besarannya Rp 200 ribu/KPM/bulan. ’’Bantuan pemerintah ini Rp 43 triliun. Yang ingin kami sampaikan, angka yang besar menunjukkan komitmen pemerintah menanggulangi kemiskinan,’’ kata Asep. Sebab, kemiskinan adalah salah satu pemicu terjadinya stunting.[jpc]