GELORA.CO - Demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Bangka Belitung (Babel), yang sempat batal, akhirnya digelar hari ini. Sayangnya, demo dalam rangka evaluasi kinerja Gubernur Babel selama 4 tahun terakhir itu berakhir ricuh.
Kericuhan berawal saat massa mahasiswa membakar karton tepat di depan Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah, yang mengawal aksi tersebut. Tiba-tiba, ada massa demo yang melempar cairan seperti bensin ke arah api.
"Menjelang berakhirnya unjuk rasa, ada aksi pembakaran keranda mayat dan ban. Kejadian itu nyaris melukai beberapa polisi, personel Satpol PP, termasuk Wakil Gubernur Babel, yang saat itu tepat berada di depan masa aksi," kata Kapolres Pangkalpinang AKBP Tris Lesmana Zeviansyah seusai demo di kantor Gubernur Babel, Rabu (4/11/2020).
Polisi pun bertindak. Ada belasan orang yang diamankan.
"Sekitar ada 18 orang yang kita amankan," ungkap Tris.
Demo mahasiswa dalam rangka evaluasi kinerja Gubernur Babel berakhir ricuh, Rabu (4/11/2020).
Demo mahasiswa dalam rangka evaluasi kinerja Gubernur Babel berakhir ricuh, Rabu (4/11/2020). (Deni Waahyono/detikcom)
Bahkan, menurut Tris, ada oknum yang menabrak polisi menggunakan motor. Akibatnya, polisi yang ditabrak itu harus dilarikan ke rumah sakit.
"Ketika akan diamankan, ada oknum sengaja menabrak petugas dan (petugas yang ditabrak) harus dilarikan ke rumah sakit," terang Tris.
Belasan orang yang diamankan lalu dibawa ke Mapolres Pangkalpinang. Mereka tengah menjalani pemeriksaan di sana.
Diberitakan sebelumnya, aksi demo mahasiswa yang tergabung di Kelompok Cipayung Plus Bangka Belitung (Babel) di kantor Gubernur Provinsi Babel batal digelar. Aksi dalam rangka evaluasi kinerja Gubernur selama 4 tahun terakhir itu batal karena tidak mengantongi izin dari polisi.
Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bangka Belitung Ari Juliansyah menyesalkan tindakan pihak kepolisian yang tidak mengeluarkan surat izin aksi. Padahal, kata Ari, aksi tersebut merupakan aksi damai.
"Jadi ada surat yang sampai ke kita, yang pastinya banyak sekali alasan (kenapa tidak diberikan izin aksi), yang terutama dalam pandemi COVID-19," jelas Ari Juliansyah saat ditemui di sekretariat mahasiswa, Senin (26/10).(dtk)