GELORA.CO - Pemprov DKI Jakarta belum berencana membuka pembelajaran tatap muka di sekolah dan masih melanjutkan pembelajaran jarak jauh selama masa PSBB Transisi.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, pada Minggu sore (11/10).
Penjelasan Nahdiana tersebut untuk membantah pemberitaan yang menyebut Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta nomor 101/2020 mengizinkan sekolah di DKI untuk tatap muka.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Basri Baco mendukung langkah tegas Dinas Pendidikan dan meminta adanya ketegasan dari Gubernur Anies.
"Setuju dengan Dinas Pendidikan, Gubernur harus tegas jangan plin-plan. Nyawa anak didik jadi taruhan soalnya," ujar Baco saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (11/10).
"Jangan buka sekolah sampai Covid-19 benar-benar bisa di kendalikan. Nyawa anak lebih penting dari Ketertinggalan materi pelajaran," sambungnya.
Pasal 9 ayat (1) Pergub 1010/2020 menyebutkan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat.
Berikut ketentuan penerapan sekolah tatap muka pada saat PSBB Transisi di DKI Jakarta:
a. Menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya;
b. Mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan menggunakan masker;
c. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi peserta didik dan tenaga kependidikan;
d. Mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
e. Melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar peserta didik atau tenaga kependidikan;
f. Membersihkan area sekolah atau institusi pendidikan lainnya, dan lingkungan sekitar;
g. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya secara berkala;
h. Memberikan sanksi kepada peserta didik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19;
i. Melarang peserta didik yang melakukan aktivitas berkumpul yang berpotensi melanggar protokol Covid-19;
j. Mengimbau orang tua untuk melarang anaknya selaku peserta didik melakukan aktivitas berkumpul yang berpotensi melanggar protokol Covid-19; dan
k. Membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.(RMOL)