Saat Bupati Blora Diminta Menghukum Diri Sendiri Gegara Dangdutan -->
logo

14 Oktober 2020

Saat Bupati Blora Diminta Menghukum Diri Sendiri Gegara Dangdutan

Saat Bupati Blora Diminta Menghukum Diri Sendiri Gegara Dangdutan


GELORA.CO -Video Bupati Blora Djoko Nugroho bernyanyi dan berjoget tanpa mengenakan masker dan tidak menjaga jarak di acara pernikahan warga, berbuntut panjang. Gubernur Ganjar meminta Djoko menghukum diri sendiri karena ulahnya itu. Sedangkan Ketua DPRD Blora mendesak Satpol PP setempat menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

"Jangan kasih contoh yang buruk lah, untuk seluruh pemimpin. Kita ini butuh contoh, butuh teladan, butuh narasi positif. Kalau kemudian elite tidak berikan contoh, ya rusak," kata Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Selasa (13/10).

Saat ditanya apakah Djoko perlu diberi sanksi, Ganjar bicara soal rasa malu. "Karena bupati, suruh sanksi diri sendiri aja. Kalau saya sudah malu," tandasnya.


Sebelumnya, Ketua DPRD Blora, Dasum, menilai tindakan Bupati Djoko bernyanyi dan joget bareng tanpa masker sangat mencederai dan menyakiti masyarakat. Karena saat ini Pemkab Blora dengan tim gabungan tengah gencar melakukan operasi penegakan protokol kesehatan virus Corona atau COVID-19 hingga ke desa-desa.

Dia juga telah mendesak Satpol PP untuk bertindak adil dengan menerapkan aturan tanpa pandang bulu. "Bagi Satpol PP, tolong jika hal itu melanggar aturan harus ditegakkan. Aturan jangan diterapkan untuk rakyat saja," tandas Dasum.


Sementara itu, Sekda Blora, Komang Gede Irawadi mengatakan, akan berkordinasi dengan Kepala Satpol PP Blora. "Iya, nanti kita kordinasi dengan Kepala Satpol PP, apakah hal itu dianggap salah atau tidak," kata Komang saat dihubungi detikcom, Selasa (13/10).



Komang menjelaskan, Perbup No 55 tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Inpres No 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 telah diatur mengenai hal tersebut.

"Kalau memang dianggap salah, sesuai Perbup itu kan ada sanksi sosial dan dendanya. Menentukan salah atau tidaknya, nanti saya akan kordinasi dengan Ka Satpol PP," tuturnya.


Menengok ke belakang, kasus serupa pernah menjerat Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora Pratikno dan sejumlah pegawainya. Kala itu, Pratikno kena sanksi menyapu jalanan karena berjoget dalam sebuah acara dan tampak tak mematuhi protokol kesehatan.(dtk)