Respons Ormas Dalam Negeri Soal Pernyataan Presiden Macron
logo

27 Oktober 2020

Respons Ormas Dalam Negeri Soal Pernyataan Presiden Macron

Respons Ormas Dalam Negeri Soal Pernyataan Presiden Macron



GELORA.CO - Presiden Prancis Emmanuel Macron memunculkan kontroversi lewat pernyataannya membela sekularisme Prancis dan kritik terhadap Islam radikal. Hal ini menyusul pemenggalan seorang guru di Prancis gegera menunjukkan kartun Nabi Muhammad SAW.
Seorang guru dipenggal di Prancis, pada Jumat (16/10) lalu. Macron kemudian tampil membela sang guru. Dia menyebut pemenggalan itu adalah ulah teroris. Macron mengatakan guru itu dibunuh karena ia "mengajarkan kebebasan berekspresi".


Sebelum peristiwa pemenggalan Guru, Macron juga berbicara bahwa Islam adalah, "Agama yang dalam krisis di seluruh dunia hari ini." Dia akan berperang melawan Islamis radikal di Prancis. Pernyataan Macron dilansir France 24 dengan AFP.

Pernyataan Macron itu pun mendapat kecaman dari beberapa pihak. Hingga organisasi masyarakat di RI pun turut memberikan respons atas pernyataan Macron. Apa saja ormas yang turut memberikan respons. Berikut penjelasannya:


MUI minta Menlu panggil dubes Prancis untuk Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik sikap Macron terhadap Islam. MUI bahkan meminta Menlu untuk segera memanggil dubes Prancis di Indonesia untuk dimintai klarifikasi atas pernyataan Macron.

"MUI meminta kepada Menlu agar segera memanggil Dubes Prancis untuk Indonesia guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan komprehensif terkait sikap pernyataan Presiden Macron," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Muhyiddin Junaidi, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (26/10/2020).


Muhyiddin mengkritik Macron karena menurutnya, Macron telah mendukung Islamofobia secara tidak langsung. Muhyiddin menilai Macron telah menganggap umat Islam kurang belajar toleransi di Prancis.

"Presiden Macron kebanjiran kritik dari umat Islam dunia karena ia menganggap bahwa bahwa umat Islam perlu belajar toleransi saat berada di negara yang anti-intoleransi seperti Prancis. MUI menilai bahwa Macron secara tak langsung telah mendukung gerakan Islamphobia," tutur Muhyiddin.

Namun tidak jelas betul, pernyataan Macron yang mana yang diprotes Muhyiddin dan MUI. Saat detikcom meminta keterangan soal pernyataan Macron yang dikritik MUI, Muhyiddin belum menunjukkan pernyataan Macron yang dia nilai menuduh umat Islam sebagai sumber konflik, intoleran, Macron Islamofobia, hingga pernyataan memuat rasisme.

"Belum (belum ada berita mengenai pernyataan Macron yang dimaksud," kata Muhyiddin.


Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta Menteri Luar Negeri agar segera memanggil Dubes Prancis untuk Indonesia. Muhammadiyah mendukung upaya MUI untuk mendapatkan klarifikasi terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait Islam

"Kalau memang MUI mau mengklarifikasi ya bagus, menurut saya, saya dukung. Mengklarifikasi ke Kementerian Luar Negeri itu," kata Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, kepada detikcom, Senin (26/10/2020).


Muhammadiyah menegaskan setiap tindakan kriminal harus dihukum. Namun dia berharap seluruh pemimpin dunia tidak menggeneralisir pelaku kejahatan dengan identitas tertentu.

"Kalau saya begini, kalau memang kriminal seperti itu ya dihukum, tetapi pemimpin dunia juga harus adil, artinya jangan sampai menyamaratakan pelaku kejahatan itu digeneralisasi sebagai karakter umum, itu tidak boleh," ujarnya.

"Seperti orang Islam itu kejam maka harus dihabisi, itu tidak boleh. Sehingga pernyataan pimpinan itu tidak harus digeneralisasi, sebutkan aja itu adalah kriminal yang mengatasnamakan agama," harapnya.

GNPF Ulama Sumut

GNPF Ulama Sumatera Utara (Sumut) menilai pemerintah Indonesia harus menyampaikan sikap resmi terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron soal Islam. Menurutnya, sikap resmi pemerintah RI bisa meredam kegelisahan umat Islam Indonesia.

"Teman-teman sudah mulai membicarakannya. Tentu yang pertama kita mengutuk keras lah pernyataan itu dan tentu kita juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk ada sikap resmi pemerintah Indonesia terkait pernyataan itu walaupun tidak sampai memboikot, sikap resmi itu akan menghilangkan keresahan umat," ujar Wakil Ketua GNPF-U Sumut Tumpal Panggabean kepada wartawan, Senin (26/10/2020).


Dia menilai idealnya pemerintah lebih dulu menyampaikan sikap. Jika pemerintah sudah menyampaikan sikap resmi, kata Tumpal, masyarakat mungkin tak akan turun ke jalan memprotes pernyataan Macron.

"Yang sering terlambat, pemerintah tidak hadir atas keresahan-keresahan tentang yang mendiskreditkan Islam. Idealnya kan pemerintah duluan hadir sebelum masyarakat meluapkan keresahan tersebut, sehingga tidak perlu aksi turun ke jalan atau memboikot jika pemerintah sudah hadir," tuturnya.

Tumpal mengatakan umat Islam tak mungkin membiarkan agamanya dihina di manapun. Menurutnya, sejumlah ormas Islam di Sumut bakal berembuk membahas sikap terkait pernyataan Macron.

"Kalau pemerintah tidak bersikap dengan situasi ini, tentu umat Islam yang akan berembuk. Tidak mungkin kita biarkan juga penghinaan terhadap Islam di belahan bumi mana pun tanpa merespons apapun," ujarnya.(dtk)