Rachland: Lebih Baik Dituduh Ongkosi Demo Rakyat Ketimbang Diongkosi Cukong -->
logo

10 Oktober 2020

Rachland: Lebih Baik Dituduh Ongkosi Demo Rakyat Ketimbang Diongkosi Cukong

Rachland: Lebih Baik Dituduh Ongkosi Demo Rakyat Ketimbang Diongkosi Cukong


GELORA.CO -  Politisi Rachland Nashidik mengungkit pesan lamanya kepada seorang senior mengenai isu dan tuduhan mengongkosi aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu.

Menurut Rachland, dituduh menjadi orang yang mengongkosi demo rakyat lebih baik dibanding membela cukong yang menindas masyarakat.

"Lebih terhormat dituding penguasa ngongkosin demo rakyat, daripada penguasa diongkosi cukong untuk nginjek rakyat," kata Rachland sikutip dari sosia medianya, Sabtu (10/10/2020).

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengaku pernah melontarkan pesan tersebut kepada salah seorang seniornya di tahun 1998 lalu.

"Begitu saya bilang pada seorang senior, sesaat sebelum Soeharto jatuh, 1998," sambung dia.

Cikeas Dituduh Danai Peristiwa 8 Oktober

Usai menolak pengesahan UU Cipta Kerja, Partai Demokrat menyikapi berbagai desas-desus yang dianggap merugikan nama baik mereka.

Di antara informasi miring yang berhembus di media sosial, Partai Demokrat dan Cikeas dituduh mendanai peristiwa 8 Oktober 2020 yang berakhir dengan perusakan fasilitas umum di sejumlah daerah.

"Pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoax serta tidak berdasar."

"Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Ossy Dermawan dalam pernyataan tertulis.

Dalam pernyataan tertulis tertanggal 9 Oktober yang beredar, Sabtu (10/10/2020), disebutkan pula nama salah satu akun media sosial yang disebut Ossy sebagai akun buzzer.

Partai Demokrat tidak akan tinggal diam. Mereka akan menempuh jalur hukum jika tuduhan tersebut terus dilancarkan.

Partai Demokrat merupakan salah satu partai di DPR yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang berlangsung Senin (5/10/2020) -- satu lagi partai yang menolak adalah PKS, sementara tujuh partai mendukung.[]