GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tidak ada sok-sokan me-lockdown wilayah terkait upaya pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19). Jokowi meminta seluruh jajarannya di pusat ataupun daerah serius menangani pandemi ini.
"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas," kata Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), seperti dilihat detikcom, Minggu (4/10).
Jokowi mengatakan hasil dari upaya mencegah penyebaran Corona adalah suatu hal yang penting. Dia meminta seluruh kebijakan didasari fakta di lapangan bukan perkiraan semata.
"Hasilnya bagaimana? Ini yang terpenting. Mari kita menilai berdasarkan fakta dan data, dan bukan berdasarkan kira-kira," ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri menilai penanganan pandemi Corona di Indonesia cukup baik. Jokowi mengajak semua pihak untuk menilai penanganan Corona di Tanah Air berdasarkan fakta.
"Saya bisa mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik. Maka saya hanya bicara fakta," sebut Jokowi.
Dalam pernyataan ini, Jokowi memang tidak siapa sosok yang dimaksudnya sok-sokan me-lockdown wilayah. Namun, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan pesan tersebut menyentil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Sebab, Anies saat ini tengah menarik rem darurat dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat untuk menekan lonjakan kasus Corona di Jakarta.
"Tidak khusus ke Anies, tapi nyentil sih iya, nggak usah sok-sokan," ujar Gembong kepada wartawan, Minggu (4/10).
Gembong mengatakan, mengenai pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) yang disampaikan Jokowi tepat diterapkan di Jakarta. Apabila hal itu dilakukan, Pemprov DKI dapat lebih mudah melakukan pengawasan dengan melibatkan warga.
"Memang sih apa yang disampaikan Jokowi soal PSBM, saya kira sangat pas kalau diterapkan di Jakarta. Sebab Pemprov jauh lebih fokus dalam melakukan pengawasan dan di situ juga akan terbangun keterlibatan secara aktif masyarakat," katanya.
Lalu sebenarnya siapa yang dimaksud Jokowi?
Kantor Staf Presiden (KSP) angkat bicara meluruskan maksud pernyataan Presiden Jokowi. Mengenai pernyataan Jokowi soal tak perlu sok-sokan me-lockdown wilayah ini, Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, mengatakan Jokowi tak sedang menyindir siapa-siapa.
Donny mengatakan pernyataan Jokowi itu merupakan perintah tegas kepada para menteri dan seluruh kepala daerah.
"Kalau Presiden pasti tidak menyindir siapa-siapa, kan levelnya Presiden, beliau pasti memberikan instruksi. Kalau menyindir itu kan kesannya satu level sesama pegawai kantoran itu saling menyindir, ini kan atasan, pemimpin tertinggi," ujar Donny saat dihubungi.
Donny menjelaskan Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk menerapkan strategi penanganan Corona berbasis lokal. Jokowi, kata Donny, ingin ada keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi.
"Itu instruksi terhadap seluruh kepala daerah untuk menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi sehingga Presiden mengintruksikan untuk pembatasan sosial berskala mikro artinya mini lockdown, dengan memperhatikan sebaran maka yang dilockdown wilayah-wilayah kecil seperti kecamatan atau RT/RW kelurahan. Jadi tidak menyindir apa-apa, itu instruksi, itu perintah dari pemimpin tertinggi mengenai penanganan COVID-19 terhadap seluruh kepentingan mulai dari menteri dan kepala daerah," ujar Donny.
Respons Pemprov DKI Jakarta
Pernyataan Presiden Jokowi itu juga mendapat respons dari Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI menilai pernyataan Jokowi adalah sesuatu yang baik untuk diperhatikan.
"Yang disampaikan Bapak Presiden itu sesungguhnya sesuatu yang baik dan benar ya. Semua, kami, pimpinan provinsi dan teman-teman kabupaten kota pasti memperhatikan apa yang menjadi syarat pimpinan Bapak Presiden," kata Wagub DKI, Ahmad Riza Patria, kepada wartawan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (4/10).
A Riza mengatakan Pemprov DKI selalu mengikuti arahan dari pemerintah pusat di setiap pembuatan kebijakan. Riza menyebut saling bersinergi positif antara pusat dengan daerah.
"Kami dalam rangka melaksanakan protokol berbagai upaya kegiatan pencegahan penanganan COVID, mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan pemerintah kabupaten, semua berbagai kebijakan ini disinergikan menjadi kebijakan yang saling bersinergi positif," sebutnya.
"Jadi kami mengatasi wabah ini karena ini wabah nasional, bahkan wabah dunia tentu harus bersinergi. Tidak hanya provinsi, kabupaten, kota dan nasional tapi juga kita mengikuti apa yang menjadi rekomendasi dari WHO," imbuhnya.
Riza juga mendukung pernyataan Jokowi terkait fakta dalam membuat kebijakan. Menurutnya, DKI sudah melakukan hal itu.
"Umpamanya ya, kita juga belajar dari banyak negara di dunia dalam rangka penanganan COVID ya. Begitu juga seperti yang sampaikan Pak Presiden, tentu menjadi penting bagi kita semua atau pimpinan di provinsi kabupaten kota bahwa semuanya harus berdasarkan pada fakta dan data," tuturnya.(dtk)