GELORA.CO -Isu pengembalian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali menghangat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons dengan menyatakan, perlunya ada kesepakatan di antara warga Jabar lainnya dari Cirebonan maupun Betawi.
Ketua SC Kongres Sunda Andri Perkasa Kantaprawira menjelaskan, sedianya Betawi dan Cirebonan merupakan bagian yang tak terlepaskan dari suku Sunda. Berdasarkan catatan antropologi dari Belanda, kata Andri, Cirebonan atau dermayon merupakan subkultur dari Sunda. Begitu pun dengan Betawi yang berada di Bekasi, yang dimana pernah menjadi Sundapura atau ibukota Kerajaan Tarumanegara.
"Sundapura itu ibukota dari Tarumanegara, jadi arah pelabuhannya itu ke Bekasi. Jadi begini, pak gubernur harus mengerti sejarah dan antropologi, baru kekhawatiran dan pikiran-pikiran modern yang punya basis historis, pak gubernur ini ahistoris. Kalau bicara antropologi Belanda, yang namanya Betawi, Dermayon (Cirebonan) itu Sunda subkultur," kata Andri saat dihubungi detikcom, Kamis (15/10/2020).
Subkultur Sunda tersebut dibentuk, kata Andri, dikarenakan berbagai faktor. Diantaranya proses migrasi dan kondisi demografis dari wilayah yang ditempati. "Seperti orang Cirebonan itu, budaya dan bahasa mereka berbeda dengan Jawa di sana, makanya Cirebon disebut Sunda subklutur Cirebon," katanya.
Pernyataan itu juga sekaligus menjawab pernyataan Walikota Cirebon yang Nashrudin Azis yang secara tegas menolak wacana penggantian nama provinsi Jawa Barat. Alasannya, karena Jawa Barat beragam suku.
"Karena katanya Provinsi Sunda tidak nasionalis, nah nasionalisme itu dari mana asalnya ? nasionalisme dari suku bangsa Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, jadi kalau yang ada yang mengusulkan pengembalian nama provinsi berbasis kesukuan untuk memperkuat budaya, atau kanyaah (indigenous people) pada lemah cai (Tanah Air) itu nasionalisme yang murni," katanya.
Andri mengatakan, sedianya justru kurang tepat jika mempertahankan nama Jawa Barat sebagai hal yang nasionalis. Sebabnya, pemberian nama Jawa Barat itu disebutnya merupakan pemberian dari Kolonial Belanda yang termaktub dalam Staatsblad 1926.
"Jadi yang tidak nasionalis itu yang mempertahankan West Java, karena itu dibuat oleh Belanda untuk memecah belah suku Sunda yang ada di dalamnya, selain itu juga digunakan untuk pemetaan perkebunan dan yang lainnya," tutur Andri.
Sebelumnya, wacana penggantian nama provinsi ini muncul setelah sejumlah tokoh Sunda menggelar Kongres Sunda yang digelar di Aula Rancage Perpustakaan Ajip Rosidi di Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).
Hadir di dalam sejumlah kongres tersebut sejumlah tokoh Kesundaan seperti Memet H Hamdan, Maman Wangsaatmaja, Iwan Gunawan, Ridho Eisy, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Andri P Kantaprawira, Ganjar Kurnia (eks Rektor Unpad), Adji Esha Pangestu dan sejumlah tokoh lainnya.(dtk)