MPR: Aksi Demo UU Cipta Kerja Tunjukkan Kebuntuan Komunikasi -->
logo

10 Oktober 2020

MPR: Aksi Demo UU Cipta Kerja Tunjukkan Kebuntuan Komunikasi

MPR: Aksi Demo UU Cipta Kerja Tunjukkan Kebuntuan Komunikasi


GELORA.CO -  Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai munculnya berbagai persoalan kebangsaan merupakan dampak dari kebuntuan komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga sebagai tempat dialog berbagai elemen masyarakat.
Jazilul mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terbuka sebagai saluran dialog bagi seluruh elemen untuk mencari solusi berbagai persoalan kebangsaan.

"Saya sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Hubungan Antarlembaga akan menyampaikan kepada Pimpinan MPR untuk menginisiasi MPR sebagai fasilitator dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi persoalan bangsa. Inilah makna MPR sebagai Rumah Kebangsaan," ujar Jazilul dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).



Hal tersebut disampaikan di sela kegiatan ziarah ke Makam Sultan Maulana Hasanuddin di Komplek Masjid Agung Banten, Serang kemarin. Adapun ziarah ini merupakan rangkaian kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Pandeglang, Banten.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Gus Jazil ini juga mengatakan aksi-aksi demo menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menjurus anarkis dengan merusak fasilitas umum, halte, perkantoran, dan berujung bentrok dan rusuh merupakan bentuk dari kebuntuan tersebut.

"Aksi-aksi demo di berbagai daerah yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, seperti buruh dan mahasiswa, menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi. Saat ini orang sedang marah karena UU tersebut. Jangan kemarahan dilawan dengan kemarahan pula. Karena itu perlu penyaluran melalui jalur dialog," katanya.


Merespons hal ini, Jazilul menyebutkan MPR terbuka untuk menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi dari persoalan tersebut.

"MPR sebagai Rumah Kebangsaan harus menjadi lembaga penengah untuk mengurai kebuntuan yang terjadi saat ini," tegas politikus PKB ini.

Menurutnya, semua elemen bangsa harus dilibatkan, mulai dari pihak istana, pemerintah, DPR, TNI-Polri, partai politik, ormas keagamaan, perguruan tinggi, elemen buruh hingga mahasiswa.

"Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi dari berbagai persoalan bangsa. Salah satunya soal UU Cipta Kerja ini," tuturnya.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada lembaga yang mengajak berbagai elemen masyarakat itu untuk duduk bersama dan mencari solusi dari persoalan tersebut.

"MPR sangat tepat untuk berperan menjadi lembaga sebagai tempat dialog berbagai elemen masyarakat sesuai dengan visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan. Sehingga tidak terjadi kebuntuan dan salurannya. Jadi orang tidak menyalurkan kemarahannya di tempat-tempat umum apalagi dengan merusak fasilitas publik, halte, perkantoran," imbuhnya.


Jazilul menjelaskan untuk meredam kemarahan publik, seperti aksi demo menolak UU Cipta Kerja, tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan show of force. Mengingat pendekatan ini melibatkan kekuatan dan kekuasaan, sehingga semua lawan yang membangkang dipukul mundur.


"Tidak bisa lagi show of force seperti itu. Yang diperlukan sekarang ini adalah tempat untuk berdialog. Sebab, situasi sekarang ini terjadi kebuntuan komunikasi. Dialog itu bisa dilakukan dimana saja, tapi saya kira di MPR yang paling tepat. Dialog bisa dilakukan secara virtual. Yang penting ada penyalurannya," tegasnya.

Ia mencontohkan saat ini masyarakat perlu diajak berdialog seperti seperti yang pernah dilakukan Joko Widodo saat masih menjadi Wali Kota Solo, yang sering mengajak warganya berdialog untuk menyelesaikan setiap persoalan.

Semua elemen masyarakat mulai dari pengurus RT, RW, pedagang pasar, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga pimpinan partai politik sering diajak berdialog mencari solusi setiap persoalan.

"Nah, dialog seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini. Yaitu, musyawarah bersama," pungkasnya.(dtk)