Mahfud MD Didatangi Rachmawati Khusus Bahas Demo, Ini Daftar ‘Sepakatnya’
logo

27 Oktober 2020

Mahfud MD Didatangi Rachmawati Khusus Bahas Demo, Ini Daftar ‘Sepakatnya’

Mahfud MD Didatangi Rachmawati Khusus Bahas Demo, Ini Daftar ‘Sepakatnya’


GELORA.CO - Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Rachmawati Soekarnoputri, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta Pusat, Senin (26/10/2020).

Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Termasuk kondisi kekinian politik di Indonesia.

Melalui keterangannya, Mahfud MD mengungkap, dirinya dan putri Presiden Pertama RI itu membicarakan mengenai upaya memperbaiki bangsa dan negera.

“Sari segi teknis dan operasional mungkin berbeda. Tetapi kami berdua sepakat mencari kanalisasi untuk memperbaiki bangsa ke depan,” ungkap Mahfud.

Pembicaraan keduanya juga menyinggung soal iklim demokrasi di Indonesia.

Baik Mahfud maupun Rachmawati, sepakat bahwa demokrasi harus terus dikembangkan.

Selain itu, keduanaya juga sepakat bahwa menyatakan pendapat tidak boleh direpresi.

Akan tetapi, Mahfud dan Rachmawati juga menyatakan bahwa aksi penyampaikan pendapat di muka umum itu tidak tidak boleh anarkis.

“Intinya, Mbak Rahma itu punya concern agar di Indonesia ini tetap terjaga dengan baik, dalam situasi apapun dan dalam perbedaan politik apapun,” terangnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menerangkan, pertemuan itu juga membahas banyaknya demonstrasi akhir-akhir ini.

Aksi demonstrasi sendiri belakangan marak menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Bahkan, tak sedikit aksi yang dilakukan pra buruh dan mahasiswa itu berakhir dengan kerusuhan.

Menanggapi hal itu, baik Mahfud maupun Rachmawati sepandangan.

Bahwa demonstrasi, berkumpul, dan berorganisasi untuk menyampaikan pendapat adalah tidak dilarang.

Sebab, menyampaikan pendapat itu adalah bagian dari demokrasi.

Akan tetapi, keduanya mengingatkan, jika demokrasi ditunggangi anarki, maka akan melahirkan nomokrasi.

Mahfud menjelaskan, demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum.

“Antara demokrasi dan dan nomokrasi itu harus seimbang. Kalau ada anarki di dalam proses demokrasi, maka hukum harus bekerja,” tandasnya.[psid]