GELORA.CO - Tuduhan politisi PDIP Darmadi Durianto yang menyebut ada dugaan kudeta merangkak di internal Pemerintahan adalah tuduhan yang sangat serius.
Demikian disampaikan pemerhati politik Iwel Sastra dikutip dari RMOL, Senin (26/10/2020).
“Dugaan akan adanya kudeta oleh menteri yang dianggap tidak loyal oleh politisi PDIP merupakan tuduhan yang sangat serius,” tegasnya.
Direktur Mahara Leadership ini menyebut, Darmadi tidak hanya melempar isu yang sifatnya permukaan.
Sebaliknya, harus pula diungkap siapa para menteri yang dianggap berpotensi melakukan kudeta terhadap Presiden Jokowi.
“Jika tidak diungkap secara jelas, nanti akan menimbulkan saling curiga di antara para orang-orang dekat Presiden Jokowi,” ungkapnya.
“Ini tentu saja akan berdampak kepada kinerja kabinet,” sambungnya.
Lantaran tuduhan Darmadi itu sangat serius, maka semestinya ia memiliki data yang bisa dipercaya.
“Perlu diperjelas juga kudeta yang dimaksud dan bentuknya seperti ini apa?” kata dia.
“Apabila hal ini hanya dibiarkan menjadi isu mengambang tanpa ada kejelasan ujungnya maka hanya akan menimbulkan kegaduhan,” terangnya.
Sementara, katanya, para menteri seharusnya mendesak anggota dewan PDIP tersebut untuk membuktikan ucapannya soal kudeta merangkak.
“Seharusnya para menteri harus mendesak politisi PDIP untuk membuktikan ucapannya,” ungkapnya.
“Jika isu ini digulirkan hanya untuk mendesak Presiden melalukan perombakan kabinet, maka penggunaan kalimat ‘hati-hati kudeta merangkak’ sangat berlebihan,” pungkasnya.
Sebelumnya, politikus PDIP Darmadi Durianto mengingatkan Presiden Jokowi agar mewaspadai para pembantunya di kabinet.
Menurutnya, Jokowi harus hati-hati terhadap pemerintahannya karena ada kudeta merangkak.
Ia menyarankan agar Jokowi menyiapkan nama-nama pengganti para menteri yang dianggap tidak loyal.
“Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan,” katanya.
“Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah,” kata Darmadi Durianto kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (24/10).[]