Sebelum Digulingkan, Jokowi Segera Rombak Kabinet, dan DPRD Jakarta Angketkan Anies -->
logo

12 September 2020

Sebelum Digulingkan, Jokowi Segera Rombak Kabinet, dan DPRD Jakarta Angketkan Anies

Sebelum Digulingkan, Jokowi Segera Rombak Kabinet, dan DPRD Jakarta Angketkan Anies


GELORA.CO - Presiden Joko Widodo didorong segera melakukan perombakan kabinet.

Anggota kabinet yang ditendang adalah menteri yang tidak mau bekerja memperbaiki ekonomi, dan menteri yang mencari kesempatan mengincar kursi sang presiden di tengah jalan.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam bincang-bincang santai seperti dikutip dari akun Youtube Agama Akal TV, Sabtu (12/9).

Arief Poyuono sebelumnya meneyebutkan, tidak semua menteri mati-matian bersama Jokowi menyelematkan ekonomi. Ada menteri yang menggembosi dari dalam.

Jelas Arief Poyuono, menteri yang menggembosi Jokowi itu sejalan dengan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang diambil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Untuk itu kata dia, segera dilakukan reshuffle. Dan untuk Anies, fraksi-fraksi pendukung pemerintah di DPRD DKI Jakarta, diminta untuk mengajukan haknya. Misalnya mengajukan interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat.

DPRD Jakarta harus mencecar Anies soal penggunaan dana corona. Pemprov DKI telah mengutang Rp 12,5 triliun untuk pulihkan ekonomi. Tanyakan ke mana saja dana itu digunakan.

"Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, segera diimpeach (Anies Baswedan) kayak Bupati Jember," ujar Arief Poyuono.

Menurutnya, ada agenda terselubung untuk menjatuhkan Jokowi, yaitu dengan cara menghancurkan ekonomi terutama di Jakarta. Yaitu dimulai dengan kebijakan PSBB total seperti awal pandemi.

Kalau ekonomi sudah krisis, sosial dan politik juga bisanya akan ikut. Ujungnya terjadi kriminal dan kerusuhan.

"Arahnya ke siapa, ke Jokowi kan. Ini yang paling kita takuti," sebut Arief Poyuono.

Satu lagi, lanjut Arief Poyuono, apa yang dilakukan Anies dengan memutuskan PSBB total, itu tidak izin dan tidak berkoordinasi dengan pusat.

"Makanya saya katakan tadi, pasti ini untuk menjatuhkan Jokowi. Krisis ekonomi dulu," tutup Arief Poyuono. (*)