GELORA.CO - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai 14 September 2020. PSBB jilid II ini banyak yang mengkhawatirkan mengenai hasil akhirnya dalam menekan angka penyebaran dan dampaknya terhadap ekonomi.
Pasalnya, DKI Jakarta memiliki kontribusi sekitar 18% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau perekonomian nasional. Dalam kebijakan ini ada beberapa peraturan yang membatasi kegiatan baik masyarakat maupun dunia usaha.
Peneliti dari Institute for Development od Economics and Finance (Indef) Izzudin Farras mengatakan ada beberapa negara yang berhasil dan gagal menerapkan PSBB jilid II.
"Lockdown 2.0 yang berhasil ada Beijing dan yang gagal karena masih berlangsung penerapannya hingga saat ini adalah Melbourne," kata dia dalam acara diskusi online Indef, Kamis (17/9/2020).
menerapkan lockdown jilid II dikarenakan adanya intervensi pemerintah dalam mengatur pergerakan masyarakat. Khususnya di lokasi pertama kali munculnya gelombang kedua kasus penyebaran COVID-19.
"Lalu yang dilakukan pemerintah Beijing dan pemerintah China, orang yang pergi dari dan ke Beijing harus diisolasi selama 2 minggu. Artinya pemerintah kota Beijing dan pemerintah China menyediakan fasilitas khusus isolasi mandiri," ujarnya.
Selain itu, pemerintah Beijing dan China juga melakukan tes swab dalam skala besar di wilayah terjadinya gelombang kedua penyebaran terjadi. "Nah ini yang akhirnya menyebabkan kasus di Beijing itu bisa terkendali kembali ketika awal terjadi di China sekitar Januari-April," jelasnya.
Sementara yang gagal, dikatakan Farras keputusan PSBB jilid II di Melbourne diakibatkan masyarakatnya yang tidak patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah kotanya.
"Apa dampaknya karena masyarakat tidak patuh, contohnya ada masyarakat sayap kanan justru demo untuk membuka lockdown, dan tidak hanya itu mereka juga tidak pakai masker dan ini menyebabkan lockdown masih dilakukan. Ini pelajaran keberhasilan dan kegagalan di kota besar di dunia, best practice terjadi di Beijing, di Melbourne gagal," tambahnya.
Farras mengatakan penerapan PSBB jilid II hampir sama seperti yang dilakukan oleh Melbourne dimana membatasi beberapa kegiatan salah satunya menerapkan 25% yang work from office (WFO), restoran hanya boleh take away.
Farras mengaku belum bisa memastikan PSBB jilid II DKI Jakarta akan berhasil atau gagal menekan penyebaran COVID-19 atau tidak. Menurut dia, yang pasti kebijakan tersebut berdampak pada ekonomi ibu kota maupun nasional.
Advertisement
"PSBB jilid II menekan ekonomi Jakarta khususnya dan akan berpengaruh pada ekonomi nasional karena kontribusinya sekitar 18%, seperlima ekonomi nasional ada di Jakarta," katanya.
Farras menilai, pelaksanaan PSBB jilid II di DKI Jakarta juga sebagai tanda ekonomi Indonesia pasti resesi. Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut.
"Ketika ada pengumuman PSBB Jilid II pada Rabu sebenarnya secara tidak resmi menandai resesi karena pada kuartal II sudah alami kontraksi 5% secara nasional dan spesifik Jakarta minus 8,22% artinya Jakarta sangat terpukul meskipun karena PSBB jilid II lebih longgar dibandingkan jilid I karena 25% perkantoran bisa masuk," ungkapnya.
Meski begitu, dirinya mengatakan kepastian Indonesia akan resesi atau tidaknya harus menunggu laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 pada awal November.
"Meskipun kita perlu menunggu pengumuman resmi pada awal November, tapi sudah 99% sudah berada dalam resesi," tegasnya.(dtk)