GELORA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyentil Menko Polhukam Mahfud MD soal pernyataannya yang menyebut bulan depan 99 persen hampir pasti Indonesia mengalami resesi ekonomi.
Menurut Arief, Mahfud tidak berkompeten berbicara soal ekonomi, dan justru pernyataannya menakut-nakuti masyarakat dan pelaku usaha.
"Ini menteri yang tidak kompeten ngomong perekonomian kok malah jadi kompor meleduk nakut-nakuti masyarakat dan pelaku usaha," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (30/8) malam.
Dia pun lantas mempertanyakan kepada Presiden Joko Widodo atas pernyataan yang dikeluarkan Mahfud yang juga menteri dalam negeri ad interim itu. "Piye iki Kangmas Jokowi?
Bukannya membangun trust di masyarakat dan percaya diri di saat pandemi Covid-19," ungkap Arief.
Dia menjelaskan resesi perekonomian dalam teori pertumbuhan ekonomi itu hanya sekadar hitungan statistik yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk indeks pertumbuhan ekonomi.
"Yang mana dalam pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal dalam satu tahun berturut-turut pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan minus," katanya.
Dia menjelaskan resesi ekonomi yang dimaksud itu sebenarnya bukan sebuah fakta yang riil kalau ekonomi negara itu mengalami kesulitan.
Apalagi, katanya, Indonesia yang 56,7 persen kegiatan underground ekonomi atau sektor informal tidak terhitung oleh BPS saat melakukan survei untuk menghitung product domestic bruto (PDB).
"Di mana banyak indikator sisi konsumsi masyarakat yang jadi faktor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tidak terhitung secara akurat. Tetutam konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal dan kegiatan underground ekonomi di Indonesia," jelas Arief.
Dia mencontohkan, BPS tidak pernah menghitung masker sebagai alat perlindungan diri (APD) yang diproduksi oleh UKM atau informal.
Di mana saat Covid-19, mayoritas masyarakat mengunakan masker yang dibuat oleh UKM dibandingkan yang diproduksi pabrik.
"Jadi tolong menteri Jokowi jangan bikin gaduh terkait keadaan ekonomi nasional. Kerja saja percepat semua program penyelamatan ekonomi nasional. Jangan malah nakutin masyarakat dengan data yang tidak benar," kata Arief yang juga ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu. []