Oleh:Adian Radiatus
TIADA angin tiada hujan" tiba-tiba suatu kebutuhan kelompok 'bikers' difasilitasi oleh Gubernur Anies melalui surat resmi meminta izin kementerian PUPR untuk diperbolehkannya memakai sebagian badan jalan tol ruas Kebon Nanas - Tj Priok untuk digunakan di hari minggu pagi sebagai jalur bersepeda para 'biker'. Atas nama kebutuhan lintasan bersepeda. Keren juga.
Yang menjadi pertanyaan apakah surat permohonan Anies itu hasil “engineering” Tim GUPP atau Anies berinisiatif langsung atau permintaan koneksi 'bikers' yang melihat peluang karena sang Gubernur punya hobi yang sama?
Manapun yang berlangsung seharusnya TGUPP punya kepekaan pro aktif pada nalar logika, beri rekomendasi yang masuk akal. Diminta atau tidak atas suatu tindakan yang terkait kebijakan dan kinerja gubernur.
Ditilik dari bahasa surat permohonan yang beredar, ada kesan argumen yang dipaksakan. Bila persoalannya adalah lintasan sepanjang Sudirman - Thamrin, maka kompensasi kekurangan kebutuhan masih dapat memakai sepanjang jalan Slipi - Gatsu hingga MT Haryono. Toch hanya hari minggu dan dari jam 06 hingga 09 saja. Jauh lebih mudah ketimbang resiko gowes di jalan tol layang itu.
Bagaimana mungkin seorang Anies yang kita kenal cermat dalam setiap keputusannya itu bisa memakai pemahaman yang cenderung dipaksakan itu.
Meskipun mempunyai hobi yang sama, tapi Anies bukan tipikal yang memanfaatkan kekuasaan untuk kesenangan pribadi.
Tidak tertutup pula kemungkinan ada yang memanfaatkan kebaikan hati Anies dengan memberi usulan secara meyakinkan karena kapasitas yang dimilikinya. Dalam konteks ini di mana peranan koreksi dari TGUPP ?.
Alih-alih hanya jadi "yes men", bukankah lebih baik mendemonstrasikan profesionalisme para anggota di tim itu terkait agenda yang terasa janggal itu.
Daripada justru hanya mampu memberi alternatif yang menyulitkan posisi gubernur semacam melawan putusan 'incracht' pengadilan tertinggi, dimana hidup seorang warga telah dibuat menderita belasan tahun, selain tampak hilangnya akal sehat juga tidak ada hati nurani.
Di samping itu jangan lupa, hilangnya penegakan kebenaran hukum itu sebagai pendamping gubernur, juga sadar atau tidak dapat merusak atau menodai nama baik Gubernur Anies yang dikenal adil dan bijak.
(Pemerhati ibukota)