“Logo yang dibuat tanpa sensitifitas yang tinggi terhadap realitas masyarakat akan menimbulkan kontroversi dan keresahan,” kata Wildan, Kamis (13/8).
Waketum Pemuda Dewan Dakwah ini mengingatkan, di masa yang kondisi masyarakat tidak stabil dalam berbagai bidang saat ini, semestinya pemerintah sensitif untuk tidak memberikan beban baru bagi rakyat yang saat ini serba kesulitan. Meskipun desain itu diklaim sebagai abstraksi dan bukan bermaksud untuk menonjolkan simbol agama tertentu, tetapi yang abstrak akan dipahami secara absraktif oleh masyarakat, sehingga pemerintah jika sejak awal menyadari hal itu, tidak akan terjadi kontroversi terkait desain tersebut.
“Desain dengan dominasi gambar yang menyerupai salib tentu saja menyinggung perasaan umat Islam. Agama resmi negara bukan hanya satu, jadi tidak etis bila seolah ada gambaran yang dominan untuk satu simbol agama tertentu pada desain tersebut,” ujarnya.
Apalagi bila dikaitkan dengan Kemerdekaan RI yang notebene umat Islam memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebaiknya, kata Dewan Tafkir PP Persis ini, pemerintah segera mengubah desain spanduk HUT RI ke 75.
“Tidak ada kesulitan apapun bagi pemerintah untuk merubah desain tersebut. Dengan begitu rakyat yg mayoritasnya adalah umat Islam akan dengan senang hati memakai desain tersebut sebagai tanda syukur atas kemerdekaan RI,” ujar Ketua MIUMI Kota Bekasi ini. (*)