GELORA.CO - Jasa influencer seperti mendapatkan angin di tengah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Pemerintah secara khusus menyiapkan dana puluhan miliar rupiah untuk membayar jasa influencer demi mendongkrak 'pesona' pemerintahan.
Menanggapi fenomena ini, sosiolog senior Musni Umar mengatakan, kehadiran influencer hanya merusak demokrasi dan tidak memiliki manfaat sama sekali.
"Masyarakat akan melihat dan membandingkan, yang dikatakan dengan kenyataan. Mereka (influencer) tidak bermanfaat dan menghabiskan uang," ujarnya saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual bertema 'Merumuskan Presiden Pilihan Rakyat' yang dipandu Pemimpin Redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Ruslan Tambak, Kamis (27/8).
Selain itu, Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu mengatakan, influencer justru menciptakan perpecahan di masyarakat, karena kerap melontarkan sesuatu yang berbau serangan maupun sindiran.
"Dulu ada Pak Harmoko yang selalu menginformasikan kebijakan pemerintah dengan berkeliling nusantara, tidak perlu influencer. Sekarangkan pun ada Kominfo. Jadi ngapain nyewa buzzer, mubazir," tegasnya.
Untuk diketahui, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), pemerintah telah menghabiskan Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer. (Rmol)