Jubir Jokowi: Influencer Jembatan Pemerintah dan Warga -->
logo

31 Agustus 2020

Jubir Jokowi: Influencer Jembatan Pemerintah dan Warga

Jubir Jokowi: Influencer Jembatan Pemerintah dan Warga


GELORA.CO - Peran aktor di era digital dinilai sangat penting sebagai pembangun opini kunci atau key opinion leaders di era transformasi dan demokrasi digital. Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menyebut, aktor digital, termasuk di dalamnya influencer bahkan telah menjadi jembatan masyarakat dan pemerintah.  

"Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga," ujar Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Senin (31/8).  

Dalam konteks jembatan antara pemerintah dan warga negara, kata Fadjroel, di banyak negara, sebagai key opinion leaders, para aktor digital juga memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini juga pasti terjadi di Indonesia sebagai konsekuensi dari berlakunya era digital.  

Mereka pun terlibat dalam berbagai sektor, mulai dari politik hingga ekonomi.  

"Aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif, sosial, ekonomi, dan politik," ujarnya.  

"Perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital, salah satunya influencer, umumnya adalah kelas menengah adalah keniscayaan dari transformasi digital,"  
- Fadjroel.

Fadjroel kemudian menjelaskan peran lain aktor digital yaitu sebagai jaringan informasi. Menurut dia, aktor digital menjadi pemain penting dalam penyampaian informasi terkait kebijakan.  

Awalnya bentuk komunikasi terkait kebijakan selalu bersifat top-down. Namun, kini dengan hadirnya aktor digital, publik diberi ruang untuk berpartisipasi aktif untuk menanggapi berbagai kebijakan.  

"Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital. Oleh karenanya, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital," tutup Fadjroel. (*)